jpnn.com, JAKARTA - Rencana pemerintah menghilangkan data kematian dalam laporan perkembangan penanggulangan Covid-19 hujan kritik, salah satunya dari Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.
Dia menyebut langkah tersebut tidak tepat, karena dapat mengaburkan gambaran jumlah dan persebaran efek fatalitas Covid-19.
BACA JUGA: Angka Kematian Meningkat Signifikan, Puan Mengingatkan Pemerintah
Pasalnya, belum ada indikator pengganti yang dapat mengukur fatalitas akibat Covid-19 tersebut selain indikator kematian.
"Sebaiknya Pemerintah tidak menyembunyikan data kematian karena Covid-19 ini," kata Mulyanto di Jakarta, Rabu (11/8).
BACA JUGA: Kematian Akibat COVID-19 Naik 300 Persen
Mulyanto menyebut data kematian akibat Covid-19 itu justru merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan proses treatment dari konsep testing, tracing, treatment (3T).
Oleh karena itu dibutuhkan koreksi dan perbaikan atas data angka kematian Covid-19 tersebut, bukan malah menghapus indikator kematian.
BACA JUGA: Data Terbaru Menunjukkan Jumlah Kematian Warga Jakarta yang Belum Divaksinasi Tiga Kali Lebih Besar
"Pemerintah sebaiknya mengevaluasi secara komprehensif dan teliti penyebab tidak akuratnya data angka kematian akibat Covid-19," beber dia.
"Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah," imbuhnya.
Mulyanto menyayangkan sikap pemerintah yang sering blunder dan tidak scientific based dalam penanggulangan Covid-19.
Sebelumnya, lanjut Mulyanto, masyarakat dibuat kaget dengan pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang mengaku baru mengetahui pentingnya tracing dalam penanggulangan Covid-19. Padahal pandemi ini sudah berjalan hampir 2 tahun.
Kini Luhut kembali membuat kebijakan yang membingungkan yaitu ingin menghapus data kematian sebagai indikator penanggulangan Covid-19.
Alasannya proses input data kematian Covid-19 terjadi kesalahan, sehingga data tersebut tidak akurat.
"Kalau masalahnya adalah kekeliruan input, maka yang perlu dilakukan adalah verifikasi ulang data yang ada. Jangan indikatornya yang dihilangkan," kata Mulyanto.
Dia mengingatkan pemerintah jangan ingin terlihat berkinerja baik, namun dengan jalan pintas memoles (window dressing) berlebihan atau malah dengan cara menghapus seluruh data yang ada.
"Pemerintah jangan akal-akalan dengan data. Misalnya, ingin angka kasus positif harian rendah, maka diupayakan dengan mengurangi jumlah testing. Atau karena melihat angka kematian, yang jelek atau tidak akurat, maka dihapus saja indikator kematian Covid-19, dll," ujar Mulyanto.
Mulyanto menilai pemerintah seharusnya memperbaiki data kematian. "Jangan malah dengan membuang indikatornya," tegas dia. (mcr10/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia