jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah tampaknya sangat serius menyikapi masalah pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun oleh 14 orang, juga kasus gadis asal Manado inisial Siv, 19, yang diduga diperkosa 19 pria.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pihaknya memang sudah mendapatkan arahan dari Presiden Jokowi untuk mempercepat Perppu penambahan hukuman bagi kasus kejahatan seksual.
BACA JUGA: Menteri Yuddy: ‎Jangan Terkecoh dengan Pelaku Kejahatan Lugu!
Menurutnya, pemerintah bakal kembali membahas realisasi tersebut para Rabu (11/5) dalam rapat koordinasi Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan..
’’Saat ini, masih ada dua pilihan untuk menambah hukuman kejahatan seksual. Pertama, hukuman kebiri, kedua hukuman seumur hidup atau hingga mati. Nah, kami sendiri belum memutuskan mana hukuman yang lebih cocok,’’ ungkapnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Murka
Dia menjelaskan, jika memang hukuman kebiri dilakukan, hukuman tersebut bukan berarti akan menghilangkan fungsi libido secara permanen.
Dia mencontohkan hukuman kebiri di Korea Selatan yang hanya menidurkan fungsi libido pelaku selama 10 hingga 15 tahun.
BACA JUGA: Pengamat: Semua Calon Punya Peluang
’’Perlu diketahui bahwa hukuman itu sudah diterapkan di berbagai negara. Mulai dari beberapa negara bagian AS, Jerman, sampai Australia. Jika perlu, ditambahkan sanksi sosial dengan memajang foto pelaku di tempat-tempat umum,’’ tegasnya.
Menurutnya, sanksi-sanksi tersebut merupakan langkah tepat untuk menekan kasus pemerkosaan. Pasalnya pemerkosaan bukan hanya berkaitan dengan kejahatan. Namun, juga terhadap isu trafficking.
Menurutnya, kasus pemerkosaan di Manado itu pun merupakan wujud lain terhadap aksi trafficking.
’’Selama ini kita kenal trafficking dengan modus TKI yang dijanjikan kerja pelayan tapi malah dieksploitasi. Tapi, kasus ini pun masuk kategori TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Karena sang korban diajak dua temannya dan malah diperdaya untuk diperkosa,’’ ujarnya. (owi/idr/bil/jun/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akbar Tanjung Dorong Komite Etik Minta Penjelasan dari Akom
Redaktur : Tim Redaksi