jpnn.com, JAKARTA - Kandidat calon Ketua Umum PB PMII Hasnu Ibrahim menggagas agenda percepatan Industri perikanan di Indonesia pada Kongres PMII XII di Palembang, Sumatera Selatan.
Gagasan itu bertujuan agar menuju Negara Nusantara Maju, Berdaulat dan Berkelanjutan pada tahun 2045 mendatang
BACA JUGA: Wagub Jatim bersama Pilar 08 Cari Solusi Perikanan di Muncar Banyuwangi
"Sektor industri perikanan Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sektor strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pelaku perikanan," kata Hasnu dalan keterangannya, Minggu (16/6).
Oleh karena itu, kata Hasnu, salah satu agenda penting yang akan digagasnya pada Kongres PMII XXI di Palembang Sumatera Selatan yakni percepatan pembangunan industri perikanan nasional agar menjadi agenda utama organisasi.
BACA JUGA: Nilai Ekspor Komoditas Perikanan Maluku Menembus USD 60 Juta pada 2023
"PMII se Indonesia terutama yang memiliki potensi sektor kelautan, perikanan, dan maritim akan mengadvokasi dan mengawal isu ini untuk disuarakan dan diperjuangan agar diperhatikan oleh pemerintah terutama Kementerian dan Dinas Kelauatan dan Perikanan (KKP) se Indonesia," lanjutnya.
Menurut Hasnu, tujuan percepatan industri perikanan nasional itu sendiri, seperti meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan ekspor.
"Tujuan lain dari dorong ini adalah karena sektor industri perikanan nasional juga dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui pengolahan dan hilirisasi, memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memastikan ketersediaan protein yang berkualitas dan terjangkau," jelas Hasnu.
Dia menjelaskan sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan program untuk mempercepat pembangunan industri perikanan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
"Peraturan ini bagi kami baru sebatas kerangka acuan pada level implementasi belum terlihat dan berdampak terhadap pelaku industri perikanan. Maka dari itu harus dievaluasi secara serius," tuturnya.
Dia juga menyebutkan PMII akan menawarkan peta jalan pada agenda sektor industri perikanan sebagai upaya menetapkan strategi dan target pembangunan industri perikanan nasional dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Sejauh ini, kata Hasnu, PB PMII konsen dalam mengawal isu perikanan, kelautan dan maritim dengan menggelar berbagai forum ilmiah yang melibatkan semua pihak.
"Agenda ini bagi kami, bukan lagi pada level wacana, melainkan kami telah memulai pada periode kepengurusan tahun ini, maka ini penting dilanjutkan ke depannya," ungkap Hasnu.
Tak hanya itu, dia menjelaskan sektor perikanan dan kelautan juga diperhadapkan dengan problem klasik seperti persoalan Ilegal Fishing.
"Ilegal fishing menjadi problem utama yang belum diatasi secara baik oleh KKP RI. Sebab, aktivitas penangkapan ikan secara ilegal ini masih marak terjadi di wilayah perairan Indonesia," jelasnya.
Menurutnya, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan di antaranya seperti meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, membangun infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, sarana pengolahan, dan akses permodalan.
Selain itu, lanjut Hasnu, penting juga mendorong transfer teknologi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nelayan dan pembudidaya ikan untuk mengadopsi teknologi yang lebih modern dan efisien.
Dia menegaskan salah satu konsen PMII ke depannya pada upaya mengembangkan SDM yang dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi di bidang perikanan untuk menghasilkan SDM terampil.
"Kami sangat optimistis, apabila sektor industri perikanan ditempatkan pada skala prioritas maka sektor ini dipastikan akan menjadi penyokong utama peningkatan ekonomi negara, menyerap tenaga kerja, dan memberikan sumbangsih konkret pada pendapatan keuangan negara," pungkas Husnu.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra