jpnn.com - JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Arif Budimanta menilai upaya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla membangun infrastruktur besar-besaran bakal percuma jika praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih berlanjut.
Praktik KKN menurut Arif, hanya akan menimbulkan biaya pembangunan infrastruktur terlalu tinggi.
BACA JUGA: Jokowi Datang, PDIP Cukup Puas, KMP Beri Lampu Hijau
"Percuma juga membangun infrastruktur besar-besaran, kalau praktik KKN berlanjut yang menimbulkan biaya tinggi," kata Arif, dalam diskusi hasil survey IndoBarometer "Jelang Enam Bulan Pemerintahan Jokowi-JK"n di Jakarta, Senin (6/4).
Karena praktik KKN di era Pemerintahan Jokowi ini masih terlalu tinggi, mantan anggota Komisi XI DPR ini minta DPR terus mendorong pemerintah agar menggunakan APBN sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Menteri Marwan Minta PP Tentang Dana Desa Direvisi
"DPR harus terus-menerus menggiring pemerintah menggunakan APBN sebesar-besarnya untuk rakyat dan pemerintah sendiri, ibarat main bola, bisa ganti pemain, ubah formasi dalam waktu bertanding dua kali 45 menit," sarannya.
Staf Ahli Menteri Keuangan ini menambahkan, reposisi Kabinet Kerja itu penting agar kabinet kembali masuk ke jalur visi dan misi awal Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Presiden Ingatkan DPR, Indonesia Butuh Kapolri Definitif
Selain itu, Arif juga menilai berbagai aksi demo dan protes yang akhir-akhir ini terjadi tidak perlu jadi perhatian khusus Presiden Jokowi sebab aksi tersebut hanya sekedar gertak saja.
"Tidak ada indikasi demo dan protes itu serius menjatuhkan pemerintah. Jadi demo dan protes itu tidak penting. Yang lebih penting itu ganti pemain untuk menjaga kesinambungan perjalanan 5 tahun ke depan," katanya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Tak Butuh Pengakuan Denny Indrayana
Redaktur : Tim Redaksi