jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center for Indonesian Election (CIE) Muhammad Ibas mengkritik anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais yang menyerukan gerakan kedaulatan rakyat, sebelumnya disebut people power.
Menurut Ibas, gerakan kedaulatan rakyat pada 22 Mei nanti tujuannya hanya mendiskualifikasi duet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Gerakan tersebut kurang relevan karena bertujuan menolak hasil Pilpres 2019 yang sudah berjalan baik dan demokratis," katanya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu (18/5).
BACA JUGA: Nasihat Ruhut Sitompul pada Jubir BPN Prabowo – Sandi: Hati-hati, Jangan Terpeleset
Ibas menilai Amien ingin memaksakan calonnya menjadi pemimpin negara dengan cara-cara inkonstitusional. “Perlu digarisbawahi bahwa gerakan ini bukan atas nama rakyat apalagi pencetus dan aktor-aktornya dari BPN. Itu bukan keinginan rakyat. Itu ambisi segelintir orang yang merasa kalau calonnya tidak terpilih maka aspirasi-aspirasi radikalnya tidak bisa diterima di level pemerintahan,” katanya.
“Nafsu ingin berkuasa, jadi menghalalkan segala cara. People power berubah wujud menjadi kedaulatan rakyat, cuma hindari jeratan hukum,” tambahnya.
BACA JUGA: 22 Mei Mau Ikut Demo Terserah, Tetap di Rumah Alhamdulillah
Ibas mengatakan gerakan tersebut berpotensi memecah belah rakyat. Apalagi sudah mengklaim atas nama rakyat padahal hanya nafsu politik semata. Dia pun mempertanyakan jika nantinya terjadi chaos, apakah BPN bertanggung jawab.
(Baca Juga: BPN Tidak Kerahkan Massa Untuk 22 Mei, tapi Silakan yang Mau)
BACA JUGA: Menurut Sekjen PD, Jika Prabowo – Sandi tak Ajukan Sengketa ke MK, Pilpres Selesai
“Sangat disayangkan sekali gerbong 02 lagi-lagi memaksakan diri sehingga masyarakat menjadi terbelah. Jika nanti terjadi chaos, apakah BPN mau bertanggung jawab. Ini kan membenturkan masyarakat hanya beda pilihan politik,” ucapnya.
Ibas pun mengapresiasi Demokrat yang menolak mengikuti pendapat radikal elite politik yang sengaja membuat gaduh suasana.
“Tidak elok jika elite terus-terusan membuat gaduh dan jadi provokator. Jangan korbankan rakyatmu, jangan memecah belah sesama anak bangsa. Doktrin kita sudah jelas yaitu persatuan Indonesia,” tuturnya.
Ibas menambahkan, reaksi itu sengaja diembuskan oleh pihak-pihak yang tidak puas karena calon presiden yang mereka usung kemungkinan bakal tumbang saat diumumkan 22 Mei nanti oleh KPU. “Rakyat yang mana yang diwakili? Unsur keadilannya tidak ada, kemanfaatannya sangat jauh,” ujarnya.
Hal senada juga dilontarkan pengamat intelijen Stanislaus Riyanta menegaskan bahwa gerakan kedaulatan rakyat itu bentuk provokasi elite di kubu yang kalah dalam Pemilu 2019 dan tidak siap menerima kekalahan. “Mereka ingin menggunakan kelompok tertentu yang mengatasnamakan rakyat untuk mencoba menekan penyelenggara pemilu,” ucap Stanislaus.
Ironisnya, kata Stanislaus, di saat kelompok tersebut disuruh beraksi justru elite dari kelompoknya malah terdeteksi pergi ke luar negeri. “Jangan sampai masyarakat menjadi korban ketidakdewasaan elite yang tidak siap berdemokrasi,” kata Stanislaus.
Sementara politikus senior Ruhut Sitompul menyatakan bahasa apa pun yang digunakan, entah itu people power atau gerakan kedaulatan rakyat, lagi-lagi buntut dan otaknya sama saja. “Pakaia bahasa apa pun itu buntut dan otaknya itu mereka-mereka lagi,” sebut Ruhut.
“Istilahnya layu sebelum berkembang. Saya yakin Amien bakal diperiksa, Permadi juga bakal diperiksa,” tutur Ruhut.
Dia pun menyindir agar elite politik ingat umur jangan jadi provokator mengorbankan rakyat. “Tolong kita sudah berumur. Nanti yang rugi adalah rakyat dan jadi korban elite. Ingat, mulutmu harimaumu,” pungkasnya. (*/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Forum 22 Mei Harus Dikawal
Redaktur : Adek