jpnn.com - MAKASSAR - Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie (Ical) mendapat kecaman. Pernyataan untuk mendukung Perppu Pilkada membuat sejumlah pengurus dan kader beringin di daerah bingung.
“Ini bentuk inkonsistensi Ical dalam berpolitik. Dia telah melanggar rekomendasi partai sendiri,” kata pelaksana tugas Ketua DPD II Partai Golkar Enrekang, Andi Natsir, Rabu, 10 Desember.
BACA JUGA: Wako Palembang Jual SPBU untuk Bayar Utang
Natsir ikut menjadi peserta Munas Bali. Dia menyayangkan sikap Ical yang tiba-tiba berbalik arah dalam tempo sepekan. Padahal, keputusan Golkar untuk menolak Perppu Pilkada yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diambil dalam forum tertinggi, yakni Munas.
“Ini soal prinsip yang dilahirkan di Munas Bali. Saya pribadi bukan persoalan setuju atau tidak, tetapi lihat prinsip dari Munas Bali,” katanya.
BACA JUGA: Tahun Depan, Penerimaan CPNS Tetap Dibuka
Dia menambahkan, penolakan terhadap pilkada langsung merupakan keputusan seluruh DPD yang hadir di Munas Bali. Bukan keputusan orang per orang. Jika Ical ingin mengubah keputusan itu, sebaiknya dilakukan dalam forum yang menghadirkan semua DPD I.
Sekretaris DPD II Golkar Selayar, Hasanuddin Chaer mengatakan, keputusan itu adalah bentuk perlawanan terhadap konstitusi partai. Meski demikian, Hasanuddin mengaku, masih akan melihat perkembangan politik soal Perppu Pilkada langsung.
BACA JUGA: Ini Alasan KPK Periksa Angie di Rutan Pondok Bambu
“Saya sendiri belum bisa membaca arah politik Ical ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari manuver politik,” kata Hasanuddin.
Mantan Ketua DPD II Partai Golkar Selayar, Ince Langke menyebut sikap Ical membingungkan kader di daerah. Terutama yang akan bertarung di pilkada. Meski keputusan menolak Perppu hanya bersifat rekomendasi, Ince mengatakan, Ical tidak boleh serta merta membatalkan rekomendasi itu. “Sekalipun sifatnya rekomendasi, mestinya diperjuangkan,” jelas dia.
Ketua DPD II Golkar Pangkep, Syamsuddim Hamid, mengaku belum mendapat informasi soal perubahan tersebut. “Kami masih menunggu perkembangan,” katanya.
Sejumlah pengurus lain cenderung membela Aburizal Bakrie. Ketua Golkar Bulukumba, Zainuddin Hasan mengatakan bahwa politik itu dinamis. Bisa berubah kapan saja. Dia mengakui ketua umum Golkar itu telah mengingkari hasil Munas Bali, namun tujuannya positif.
“Sikap politik Ical berdasarkan keinginan rakyat. Perppu harus didukung jika itu yang dinilai terbaik,” ujar Zainuddin di Bulukumba, Rabu, kemarin.
Zainuddin menyebut Ical seolah berada dalam posisi dilematis. Jika menolak Perppu Pilkada, maka mengingkari perjanjian dengan Partai Demokrat. Namun, jika dia mendukung perppu itu, Ical mendapat kecaman dari kader partai. “Yang mana terbaik untuk rakyat, itu yang kita dukung,” ujarnya.
Ketua Golkar Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma berpendapat senada. Dia mengatakan, pilkada langsung adalah yang terbaik sehingga harus didukung. Golkar, katanya, harus mengikuti suara rakyat.
Sekretaris Golkar Palopo, Tasik mengatakan, pernyataan Aburizal Bakrie perlu diceramati. Jangan sampai, kata dia, itu hanya pernyataan pribadi. Belum menjadi keputusan Golkar.
Ketua Golkar Wajo, Andi Burhanuddin Unru mengatakan, munas Bali dengan tegas menolak Perppu Pilkada langsung karena mengakomodasi aspirasi peserta. “Tetapi mengenai perubahanan sikap mendukung perppu, saya tidak tahu,” ujarnya.
Dalam kicauannya melalui twitter, Aburizal Bakrie mengatakan, munas Golkar di Bali merekomendasikan untuk memperjuangkan pilkada melalui DPRD. Rekomendasi tersebut diusulkan 547 pemilik hak suara dan 1.300 peninjau. Pilkada tak langsung, katanya, paling sesuai dengan sila keempat Pancasila.
Namun, dia menyebut ada tiga pertimbangan mengapa Golkar mendukung perppu. Antara lain suara masyarakat yang menginginkan pilkada langsung dan kesepakatan pimpinan KMP dengan Partai Demokrat.
Ketua DPP Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya mengatakan, sebenarnya ada kesalahan persepsi terkait dengan diterimanya Perppu Pilkada ini. Dalam Munas Bali, kata Tantowi, yang ada adalah kalimat memperjuangkan untuk tidak sepakat pilkada langsung. Itu artinya, bisa saja gagal sehingga tentu akan berkonsekuensi menerima.
Menurutnya, sikap di Munas Bali juga sudah disampaikan bahwa nantinya akan diperjuangkan rekomendasi ini. Meskipun, diketahui sudah ada kesepakatan sebelumnya untuk menerima perppu yang ditandatangani Golkar. “Bukan berubah sikap sebenarnya, karena memang konteksnya memperjuangkan,” ujarnya. (arm-eka-nur-shd-dir-wan/ars-bas-sap)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dewan Anggap Perintah Jokowi Dibuat Aneh Menterinya
Redaktur : Tim Redaksi