jpnn.com - MUNCULNYA Presidium penyelamat Partai Golongan Karya, disinggung oleh Ketua Umum Aburizal Bakrie saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) di Bali.
Ical -sapaan akrab Aburizal- menegaskan kepada ribuan peserta Munas, bahwa keberadaan presidium yang dipimpin Agung Laksono itu tidak sesuai dengan aturan konstitusi partai.
BACA JUGA: Sinyal Ical Dipilih Aklamasi
"Itu adalah kudeta yang inkonstitusional karena menabrak tata aturan partai Golkar," ujar Ical dalam pidato pembukaan Munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, kemarin (30/11).
Saat menyinggung presidium itu, sejumlah peserta Munas meneriakkan desakan agar Ical memecat para tokoh yang membentuk presidium. Ical menyatakan, dirinya cenderung untuk mengajak kepada Agung dkk untuk kembali bersama DPP Partai Golkar.
BACA JUGA: PDIP Buka Peluang Koalisi dengan Golkar
Ini karena, bagi Ical, presidium merupakan bibit adanya perpecahan partai. "Partai Golkar adalah solid, matang dan tidak bisa dipecah-pecah oleh siapapun," ujarnya mengingatkan.
Ical sama sekali tidak menyinggung proses terbentuknya Presidium, yang muncul pasca rapat pleno DPP Partai Golkar yang berjalan sepihak. Ical hanya menegaskan, dirinya sulit untuk melakukan negosiasi kepada kubu Presidium, untuk mengambil keputusan terkait Munas.
BACA JUGA: Utusan KIH Hadiri Munas Golkar
"Keputusan itu tidak bisa diambil oleh satu atau dua kelompok, apalagi mengandung unsur-unsur premanisme. Itu cara destruktif yang akan merugikan partai," ujarnya.
Ical memberi apresiasi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung dan Ketua Mahkamah Partai Muladi yang menolak bergabung dalam presidium. Ical menilai, penolakan kedua tokoh penting itu membuktikan jika presidium partai adalah forum yang inkonstitusional.
"Saya minta, jangan kita perpanjang perbedaan dan bersama-sama membesarkan partai," ujarnya.
Pembukaan Munas ke IX Partai Golkar itu tidak dihadiri satupun perwakilan pemerintah atau Koalisi Indonesia Hebat. Sementara, perwakilan Koalisi Merah Putih lengkap hadir.
Mulai dari Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua MPP PAN Amien Rais, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang MS Kaban. (bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Dorong Evaluasi Gakumdu
Redaktur : Tim Redaksi