jpnn.com - JAKARTA – Akurasi data pemilih dalam Pilkada serentak menjadi kunci mengukur kinerja penyelenggara pemilu dalam memastikan hak pilih masyarakat dan menghindari adanya penggelembungan suara.
"Karena itu kepastian akan penetapan DPT (daftar pemilih tetap) serta kemudahan dalam mengakomodasi pemilih yang belum terdaftar, menjadi tanggung jawab dan tantangan penyelenggara pemilu ke depan. Jaminan untuk tidak menyalahgunakan data pemilih untuk kepentingan pemenangan calon berpotensi," ujar Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Selasa (20/10).
BACA JUGA: PKPU Calon Tunggal Tinggal Tunggu Pengesahan Menkumham
Akurasi data pemilih, kata Masykurudin, juga menjadi faktor tinggi rendahnya angka partisipasi masyarakat pemilih untuk hadir dan mencoblos di TPS 9 Desember nanti.
"Kepercayaan akan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil diawali dari jaminan terdaftarnya setiap warga yang mempunyai hak pilih. Akurasi data pemilih juga untuk meminimalisir penggunaan isu negatif kepada penyelenggara Pemilu atas kinerja pemutakhiran data pemilih," ujarnya.
BACA JUGA: Revolusi Mental di PMK Bikin Ketua Komisi IX Bingung
Menurut Masykurudin, semakin akurat data pemilih, KPU kian bia memenuhi janjinya untuk meningkatkan partisipasi sebanyak 75 persen. Karena itu demi pilkada yang berkualitas, Masykurudin juga menyarankan Bawaslu dan Pengawas Pemilu Daerah perlu menyusun strategi pengawasan dalam menjamin hak pilih masyarakat, menghindarkan adanya mobilisasi, mengidentifikasi pemilih fiktif dan penggelembungan suara. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Pansus Pelindo II Diminta Panggil Menteri Rini
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jumlah DPT Pilkada yang Diikuti Petahana Meningkat...
Redaktur : Tim Redaksi