jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) ikut turun gunung menghadiri rapat konsolidasi di kantor DPP, Jalan Anggrek Nely Murni, Kamis (16/3).
Rangkaian rapat yang sudah berlangsung sejak Selasa (14/3) lalu ini dimaksudkan untuk membahas isu terkini. Terutama soal disebutnya sejumah petinggi partai dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP, yang telah mengakibatkan gejolak di internal.
BACA JUGA: Sambil Terisak, Diah: Sudah Saya Serahkan ke KPK
Hari pertama, rapat konsolidasi dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pakar Golkar. Kemudian hari berikutnya dilanjutkan rapat pleno. Kemarin, giliran Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto berkonsolidasi dengan Ical.
Usai rapat Ical mengaku prihatin dengan adanya kasus korupsi e-KTP yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
BACA JUGA: Pagi-Pagi, Setnov Temui Pejabat Kemendagri di Hotel
Namun, mantan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu membantah bila rapat Wanbin bersama Setya Novanto membahas Munaslub.
”Nggak pernah kita bicara Munaslub, statement saya jelas beberapa hari lalu. Jangan berpikir akan ada Munaslub,” kata Ical kepada wartawan di DPP Partai Golkar.
BACA JUGA: Jangan Coba-Coba Beri Keterangan Palsu di Sidang e-KTP!
Ical meminta, agar seluruh pengurus dan kader tenang menyikapi kasus korupsi e-KTP. Apalagi, kasus e-KTP ini sedang dalam proses peradilan.
”Tentang e-KTP, kami katakan bahwa semua kader Partai Golkar tetap tenang dan menghargai proses hukum,” katanya.
Lebih lanjut Ical menuturkan, Wanbin dan semua kader juga menyerahkan semua pada proses hukum dan tidak akan melakukan intervensi, termasuk tidak mau mengeluarkan pernyataan yang spekulatif.
”Kita jangan berandai-andai. Kita katakan, pakailah azas praduga tak bersalah, jangan berandai-andai,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan konsolidasi itu adalah untuk menanggapi respons terkait isu-isu yang tengah menghinggapi
Partai Golkar. Salah satu yang dibahas dalam pertemuan konsolidasi itu adalah terkait dengan kasus e-KTP.
”Ya termasuk tadi itu penjelasan dari Dewan Pembina (Ical, Red), merespons masalah e-KTP. Kita merespons masalah yang ada dengan tetap taat pada asas hukum praduga tidak bersalah, itu merupakan sudah kebijakan, itu keputusan tadi,” kata Idrus membeberkan respons masalah yang dimaksud.
Dia mengaku, pertemuan konsolidasi itu merupakan agenda rutin Partai Golkar yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali, sesuai dengan ketentuan rapat bertingkat di Partai Golkar.
”Ada rapat Korbid, ada rapat pengurus harian, ada rapat pengurus harian terbatas. Dan kemarin itu ada rapat pengurus harian dan setelah itu ada rapat pleno,” papar Idrus.
Sebelumnya, Partai Golkar mengeluarkan larangan bagi para kadernya untuk berkomentar atau 'cua-cuap' soal kases e-KTP yang tengah menjadi buah bibir. Pasalnya, diduga akan menyeret sejumlah nama besar tokoh politik di Indonesia.
”Seluruh pengurus partai Golkar, baik pengurus daerah maupun pusat untuk tidak banyak bicara di media terkait kasus e-KTP, 'pintu ditutup', apalagi komentar-komentar dikaitkan ke Munaslub," ungkap Bowo Sidik Pangarso, salah satu kader Partai Golkar kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/3). (aen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tjahjo Kumolo: Satu Setengah Tahun Ini Saya Stres
Redaktur & Reporter : Adil