jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sejak 2004 hingga 2018 ada 104 kepala daerah (kada) yang menjadi pesakitan gara-gara dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data ICW menunjukkan tahun ini menjadi rekor bagi KPK dalam menjerat kepala daerah.
Peneliti ICW Egi Primayoga mengungkapkan, KPK terlihat masif melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2018. “Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah, red),” katanya di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).
BACA JUGA: Terjaring OTT, Bupati Cianjur Mengaku Lalai Awasi Anak Buah
Egi juga memerinci kepala daerah yang dijerat KPK berdasarkan tahun. Pada 2004 dan 2005 masing-masing ada satu kada.
Selanjutnya secara berurutan pada 2006 ada 4 kada, 2007 (7 kada), 2008 (6 kada), 2009 (6 kada), 2010 (4 kada), 2011 (3 kada), 2012 (4 kada), 2013 (4 kada), 2014 (14 kada), 2015 (4 kada), 2016 (9 kada), serta 2017 (8 kada).
BACA JUGA: KPK Tetapkan 3 Tersangka, Aktivitas di IPDN Tetap Normal
Selain itu, ICW juga mendata kada yang dijerat KPK berdasarkan provinsi. "Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi paling banyak terjadi di Jawa Timur, yakni ada 14 kasus," ujarnya.
Selanjutnya, di rutan kedua ada Sumatera Utara dengan 12 kepala daerah, diikuti Jawa Barat dengan 11 kasus. "Untuk Jawa Tengah ada delapan kasus, Sulawesi Tenggara enam kasus, Papua dan Riau ada lima kasus," tuturnya.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Pimpin Tim DPR Temui KPK Prancis, Ini Hasilnya
Selanjutnya, secara berurutan adalah Aceh (4 kada), Banten (4 kada), Kalimantan Timur (4 kada), Sumatera Selatan (4 kaada), Bengkulu (3 kada), Lampung (3 kada), Maluku Utara (3 kada), NTB (3 kada), Sulawesi Selatan (3 kada), Sulawesi Utara (3 kada), Kalimantan Selatan (2 kada), Kepulauan Riau (2 kada), NTT (2 kada), serta Jambi, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah masing-masing satu kada.(rdw/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Barangkali Kalau Syahadat Ada Duitnya Juga Bakal Dikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi