ICW: DPR Intervensi KPK

JAKARTA- DPR dinilai telah menyalahi kewenangan dalam kasus AntasariSeharusnya, para wakil rakyat itu tetap konsisten dengan tugas dan fungsi membuat undang-undang, tapi dalam kasus pembunuhan Nasrudin, DPR malah jadi lembaga pengadil dan berusaha mengintervensi KPK

BACA JUGA: Daerah Hobinya Minta Dana Pusat

Hal ini dikemukanan Danang Widoyoko, Wakil Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Jumat (8/5), menanggapi hasil rapat dengar pendapat DPR-KPK, belum lama tadi.

Seperti diketahui, dalam RDP tersebut, Komisi III DPR menilai 4 pimpinan KPK yang tersisa tak bisa mengambil kebijakan strategis sebelum posisi Antasari terisiDengan begitu penetapan tersangka proses penyidikan seperti penyadapan, dan sebagianya harus dihentikan

BACA JUGA: Pusat Persulit Investor Asing ke Daerah

Jika DPR tetap memaksa dalam pertemuan lanjutan dengan KPK pekan depan, ini merupakan bukti DPR tengah mengintervensi pemberantasan korupsi.

Febri Diansyah, anggota badan pekerja ICW menambahkan, ketiadaan Antasari di KPK menimbulkan ketakutan dari anggota dewan bahwa akan banyak lagi anggota DPR yang bakal dijerat korupsiCatatan ICW, setidaknya ada 55 mantan atau anggota DPR terliabt sejumlah kasus di KPK

BACA JUGA: Giliran Istri Antasari Diperiksa Jadi Saksi

Diantaranya kasus aliran dana Bank Indonesia dan suap pemiihan deputi gubernur senior BI yang dilaporkan Agus Condro"Ini belum ditambah kasus suap Abdul Hadi Djamal dan korupsi dana stimulus," tambah Febri(pra/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Gunung Api Berstatus Siaga