BACA JUGA: Giliran Istri Antasari Diperiksa Jadi Saksi
Tapi, kerjasama ini sifatnya masih orang per orang, tidak melibatkan pemda sebagai institusi.“Saya ambil contoh di Medan
BACA JUGA: Tiga Gunung Api Berstatus Siaga
Mestinya, ini bisa menjadi entry point bagi Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk mengeluarkan kebijakan agar daerah boleh melakukan kerjasama dengan luar negeri,” ungkap Didin Damanhuri saat menjadi pembicara pada diskusi bertema ‘Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Daerah’ di gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Senayan, Jumat (8/5).Dikatakan Didin, investor negara tetangga harus diberi jalan yang mulus untuk masuk ke daerah
BACA JUGA: Wapres Minta Singapura Transparan
“Akan sulit sekali kalau daerah hanya mengandalkan investor dari JakartaHarus ada kombinasi, yakni juga dari negara tetangga,” ujar Didin.Pemerintah pusat, lanjutnya, cukup melakukan pengawasan dan evaluasi berdasarkan indeks ekonomi dan sosial yang terukurMisalnya kerjasama daerah dengan investor asing itu berdampak buruk pada keuangan negara atau daerah, itu menjadi kewajiban pusat untuk mencegahnya“Sebaliknya, kalau kerjasama itu memberikan nilai tambah, ya harus dipacu,” ujarnya.
Didin mengatakan,jika pemerintah pusat serius ingin memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sebenarnya tinggal mendorong melalui regulasinya sajaMenurutnya, pola kerjasama sebenarnya sudah ada embrionya di masing-masing kawasanDia memberi contoh, untuk kawasan Sumatera bisa membuat poros kerjasama Sumatera-Singapura-Malaysia-ThailandAtau misalnya Sulawesi Utara dengan Philipina, Papua dengan Papua Nugini dan Australia, atau NTB fokus mengkerjasamakan bidang peternakan dengan Australia.
“Ya harapan kita kepada presiden terpilih nanti, dia harus berani membuat terobosan yang memberi peluang daerah bisa lebih leluasa bekerjasama dengan investor negara tetangga,” harapnya(sam/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Turuti Kemauan KPK
Redaktur : Tim Redaksi