jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membenahi pengelolaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) di Kemenkumham secara menyeluruh.
Pasalnya, kejadian di dalam lapas seperti bebas berkeliarannya tahanan, pejabat menerima suap, pungutan liar, narkoba dan penganiayaan terhadap tahanan sudah menjadi hal yang lumrah.
BACA JUGA: Pejabat Era Jokowi Malas Laporkan Harta Kekayaan
BACA JUGA : Papa Novanto Ketahuan Makan di Resto Padang RSPAD, Jefri Nichol: Halo, Pak Guru...
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai rentetan kejadian itu disebabkan minimnya integritas di lembaga pemasyarakatan. Yang terbaru seringnya Setya Novanto terlihat berkegiatan di luar lapas.
BACA JUGA: Mahkamah Agung Bebaskan Terdakwa BLBI, ICW Desak KY Bertindak
"Menurut saya butuh reformasi yang serius dari Menkumham untuk membenahi lembaga pemasyarakatan," kata Donal di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan.
Menurutnya, kasus Novanto menjadi tamparan serius bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab di lapas napi koruptor saja masih ditemukan celah untuk bermain.
BACA JUGA: Pertunjukan Seni Warga Binaan Hasilkan Dana Bantuan untuk Korban Bencana
Selain kasus Novanto, Donal juga menyinggung beberapa penyimpangan lain di lapas. Contohnya seperti pungutan liar yang dilakukan oknum sipir terhadap tahanan. Bahkan, ada pula kasus penyiksaan di tahanan.
"Temuan Ombudsman kan sudah cukup banyak di lembaga pemasyarakatan kita," beber Donal.
BACA JUGA : Bikin Pelanggaran Berat, Setya Novanto Dipindah ke Gunung Sindur
KPK juga tengah mengusut soal dugaan pemberian tas mewah merek Louis Vuitton kepada Ditjen PAS Sri Puguh Budi Utami terkait kasus suap jual-beli sejumlah fasilitas di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Pemberian itu terungkap dalam fakta persidangan kasus yang menyeret mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Wahid disebut memberikan tas mewah itu kepada Sri Puguh sebagai hadiah ulang tahun. Meski tas itu akhirnya sudah dipulangkan ke KPK, tetapi hal itu harus menjadi catatan buruk di Ditjen PAS.
Sejak tahun pertama kepemimpinan Yasonna Laoly sebagai Kemenkumham, ICW kerap meminta evaluasi Ditjen PAS. Sebab banyak penyimpangan terjadi, dan kasus Novanto hanyalah bagian pucuk dari gunung es tersebut.
"Peredaran narkotika juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Bahkan ini menurut saya ini fenomena gunung es sesungguhnya. Akarnya adalah korupsi," beber Donal. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Binaan Belajar Bercocok Tanam dan Bersosialisasi Lewat Open Camp Ciangir
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga