jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan catatan tentang lemahnya kepatuhan pejabat dalam melaporkan harta kekayaan di era Joko Widodo - Jusuf Kalla. Menurut ICW, yang paling lemah berada di kepolisian.
"Ada masalah kepatuhan LHKPN yang rendah," ujar Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW Donal Fariz di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (17/7).
BACA JUGA: Jokowi Ditantang Untuk Tidak Bagi-Bagi Jabatan Komisaris BUMN ke Relawan
Menurut Donal, selama 2017 hingga 2018, ada 29.526 anggota polisi yang wajib melaporkan harta. Namun di periode tersebut, ada 12.779 personel polisi yang tak melaporkna kekayaan.
Rendahnya pelaporan ini, kata dia, juga dibarengi dengan pengawasan terbatas dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). ICW mengkritisi lemahnya kewenangan Kompolnas menindak polisi yang bandel.
BACA JUGA: Empat Mata dengan Jokowi di Istana, Bamsoet di Atas Angin Dibanding Airlangga
Selain itu, ICW menyoal penegakan hukum. Donal menyebut isu hukum terkesan dikesampingkan, hanya fokus pada sektor ekonomi.
"Padahal kalau dilihat sebagai kereta maka pemerintah adalah gerbong, ekonomi adalah bahan bakar dan isu hukum adalah relnya," ujar Donal.
BACA JUGA: Yakini Jokowi Bijak, PPP Siap Kerja Bareng Partai Pendukung Prabowo
BACA JUGA: Saran Bijak Arief Poyuono Bagi yang Masih Sewot Prabowo Bertemu Jokowi
Menurut dia, selama ini pemerintah tak memastikan relnya terbentuk dan berjalan baik. Padahal investasi yang bersih membutuhkan prasyarat kepastian hukum.
Donal yakin jika isu hukum dikedepankan, investor akan merasa nyaman karena kepastian hukum terjamin. Karena pada kenyataannya, penanam modal menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan utama.
ICW juga mengkritisi bagaimana isu pemberantasan korupsi seolah hanya fokus ke pungutan liar. Padahal hal itu masuk kategori korupsi kecil.
"Menurut saya isu hukum dan pemberantasan korupsi masih jadi anak tiri, seolah terpisah dengan core isu presiden di bidang ekonomi dan reformasi birokrasi," beber Donal.
Di periode kedua, Jokowi diharapkan bisa memperbaiki isu penegakan hukum tersebut. Presiden, kata Donal, harus menyusun dan mengawal langsung program pemerintah di sektor hukum dan politik. "Khususnya agenda reformasi sektor penegakan hukum yang sudah mendesak untuk harus dilakukan," ujar Donal. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Penjelasan Istana soal Beredarnya Isu Susunan Kabinet Jokowi - Maruf
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga