jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengaku, khawatir dengan sikap pemerintah yang belum mengumumkan ke publik kandidat panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai Pansel Capim KPK.
"Hal ini justru mengkhawatirkan karena Pansel KPK ke depan akan mudah disusupi oleh orang-orang titipan partai, bahkan pihak yang tengah dibidik KPK atau pihak-pihak yang ingin KPK dilemahkan bahkan dibubarkan," kata Emerson di Jakarta, Minggu (10/5).
BACA JUGA: 5 Kemiripan PSK Online AA dan Artis Amel Alvi
Emerson menyarankan, agar Presiden membuang orang-orang dari parpol atau yang berafiliasi dengan parpol dari susunan Pansel Capim KPK. Selain itu, dia menambahkan, Presiden juga harus membuang pihak akademisi yang menjadi pembela atau ahli untuk koruptor dari susunan Pansel.
"Anggota Pansel yang ditunjuk harus memiliki kriteria berintegritas, independen, tidak ada konflik kepentingan dengan KPK, tidak pernah punya masalah di masa lalu, dan punya komitmen antikorupsi," ujar Emerson.
BACA JUGA: KemenPAN-RB Pastikan Penataan Kelembagaan Kementerian Sudah Tuntas
Selain itu, Emerson menyatakan, calon anggota Pansel pimpinan KPK harus dilihat rekam jejaknya. Hal itu, sambung dia, bisa dilakukan dengan bantuan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
"Dukungan Presiden Jokowi terhadap KPK dan menghindari pelemahan KPK harus dimulai dengan pemilihan yang ketat para calon anggota Pansel KPK," ucapnya.
BACA JUGA: Menteri Desa Dorong Revisi Aturan Tanah Bengkok untuk Kades
Menurut Emerson, komposisi Pansel capim KPK akan menentukan masa depan lembaga antikorupsi itu.
"Jika ketua atau anggota Pansel bermasalah, dapat dipastikan calon pimpinan KPK yang dihasilkan dan diserahkan ke DPR nanti mayoritas figur bermasalah," tandasnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pak Jokowi dan Pak JK, Mana Realisasi Nawacitanya?
Redaktur : Tim Redaksi