jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak harus selalu berpedoman audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memulai penyelidikan sebuah perkara.
Setidaknya itu penilaian Indonesian Corruption Watch (ICW). Temuan BPK soal kerugian negara Rp 191 miliar terkait pembelian lahan RS Sumber Waras juga tidak serta-merta terindikasi korupsi.
BACA JUGA: Mau Ganjil Genap Efektif? Ini Saran dari Haji Lulung
“Bisa juga itu adalah (pelanggaran) administrasi atau perdata," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini, Sabtu (18/6).
Menurut Febri, proses penyelidikan di KPK tidak selalu dimulai dari hasil audit BPK. Dari hasil audit BPK itu dapat terlihat dugaan adanya pelanggaran prosedur.
BACA JUGA: Fadli Zon: Kebijakan Ganjil-Genap Harus Dibatalkan
"Berdasarkan pelanggaran itu ditindaklanjuti apakah ada penyelewengan yang merupakan perbuatan melawan hukum. Itu wewenang penyelidik," ujarnya.
Febri menuturkan, unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus pembelian lahan RS Sumber Waras ini, misalnya, apakah ada penggelembungan harga (mark up) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau tidak.
BACA JUGA: Tujuh Pasangan Mesum Terjaring Operasi Praja Wibawa
"Karena niat jahat ada jejaknya di situ. Kemudian ada niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau tidak," tuturnya.
Karena itu, Febri mengatakan bahwa audit BPK perlu dicermati lebih dalam. "Kami sepakat dengan KPK belum ada perbuatan melawan hukum dalam kasus Sumber Waras ini," pungkasnya. (put/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... AJI: Balai Kota Bukan Punya Ahok
Redaktur : Tim Redaksi