jpnn.com - JAKARTA - Calon presiden yang diusung koalisi Gerindra, PPP, PAN, PKS dan PBB, Prabowo Subianto dinilai telah menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi haji. Penyebabnya, Prabowo dianggap membela Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi haji.
Menurut Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan, pernyataan Prabowo yang menyebut Suryadharma tak bersalah dan curiga KPK menjadi alat politik justru telah melukai masyarakat. "Kalau seperti ini, Prabowo bisa menyakiti hati masyarakat. Justru itu, makanya KPK harusnya didorong membersihkan Kementerian Agama dari korupsi," tandas Ade saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (26/5).
BACA JUGA: Waketum Gerindra Ajak Debat soal Status Kewarganegaraan Prabowo
Ade melanjutkan, Prabowo seharusnya lebih berkonsentrasi membersihkan tim kampanyenya dari para terduga koruptor daripada memojokkan KPK. "Saran saya pada Prabowo, kalau kita lihat visi dan misinya kan mendorong antikorupsi, jadi lebih baik dia membersihkan tim kampanyenya dari yang terduga korupsi," tegas Ade.
Prabowo maju sebagai bakal capres diusung oleh koalisi enam partai politik, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golkar, dan Partai Bulan Bintang (PBB). Faktanya, lanjut Ade, sejauh ini memang banyak elite dari parpol pengusung Prabowo-Hatta yang pernah berurusan dengan KPK.
BACA JUGA: Wawan Masih Bantah Suap Akil Mochtar
Sebagai contoh, dari Partai Golkar ada nama Setya Novanto yang pernah diperiksa dalam kasus suap PON, atau Idrus Marham yang diperiksa terkait kasus suap Akil Mochtar. Dari PAN, nama ketua umumnya, Hatta Rajasa yang kini menjadi cawapres bagi Prabowo juga pernah diperiksa KPK dalam kasus dugaan korupsi hibah KRL bekas dari Jepang.
Dari PPP, selain Suryadharma Ali juga ada nama Hasrul Azwar yang pernah diperiksa KPK. Hasrul adalah Wakil Ketua Umum PPP yang juga anggota Komisi Haji DPR.
BACA JUGA: Temui Presiden di Istana, SDA Numpang Mobil Menteri Lain
Sementara dari PBB ada nama ketua umumnya, MS Kaban yang tengah terseret-seret kasus suap sistem komunikasi radio terpadu di Kementerian Kehutanan. Kaban yang pernah menjadi menteri kehutanan itu bahkan sudah masuk daftar cegah KPK.
Sebelumnya, Prabowo saat berkunjung ke kediaman pengusaha Hary Tanoesoedibjo, di Jakarta, Kamis (22/5) pekan lalu mengkritik KPK yang menjadikan Suryadharma sebagai tersangka korupsi penyelenggaraan haji. ”Saya garis bawahi ini, secara pribadi tidak percaya bahwa SDA bersalah," kata Prabowo.
Mantan Danjen Kopassus itu justru curiga dengan momentum penetapan SDA sebagai tersangka korupsi. “Kita lihat dari momentum waktu. Saya berharap terutama KPK, jangan sampai KPK itu digunakan alat politik bagi siapapun,” ucapnya.
Lebih lanjut Ade menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu, ICW sebenarnya sudah melaporkan kasus dugaan korupsi haji di Kementerian Agama. Selama ini, lanjutnya, KPK terus melakukan pengumpulan bukti dan fakta terkait itu.
"Jadi hal basi bila ada politisi ditetapkan jadi tersangka korupsi, lalu politisi lain seolah-olah memojokkan KPK yang salah, bukan politisinya. Bagi kami, yang tahu sejak lama kasus ini ditangani, mau pilpres apa tidak, kalau bukti sudah kuat, ya siapapun ditetapkan jadi tersangka," bebernya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temui Presiden di Istana, SDA Numpang Mobil Menteri Lain
Redaktur : Tim Redaksi