jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengingatkan pemerintah segera membuat terobosan untuk mengatasi persoalan industri baja nasional yang memicu melebarnya defisit transaksi berjalan akibat impor yang begitu besar. Menko Ekuin di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku punya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Rizal menyampaikan hal itu guna merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku prihatin dengan besarnya impor baja. Sebab, impor itu yang tak hanya merugikan industri baja dalam negeri, tetapi juga menambah defisit transaksi berjalan.
BACA JUGA: Simak, Jawaban Menteri BUMN Soal Kondisi PT Krakatau Steel
Menurut Rizal, dirinya pada 6 Oktober 2018 telah melontarkan peringatan terkait persoalan ini. “Jika sudah sulit, kenaikan pengangguran serta masalah sosial yang mengikutinya, tinggal menunggu giliran,” ujar Rizal, Kamis (20/2).
Oleh karena itu Rizal menawarkan sejumlah idenya. Pertama adalah dengan memanfaatkan kedekatan hubungan Indonesia - Tiongkok.
BACA JUGA: Jokowi: Saya Tanya, Kita Mau Keluar dari Rezim Impor atau Tidak?
Rizal mendorong pemerintah mendekati penguasa Tiongkok. “Poin kita jelas. Kurangi ekspor baja mereka ke sini. Perlu disampaikan secara tegas bahwa kalau ekonomi Indonesia sempoyongan, mereka akan getah juga,” katanya.
Jika upaya lobi-lobi itu kurang mangkus, Rizal mendorong pemerintah melakukan upaya yang lebih tegas. Menurutnya, pemerintah harus menerapkan kebijakan antidumping.
Rizal mengusulkan penetapan tarif bea masuk 25 persen untuk baja impor dan segala turunannya. Dengan tarif bea masuk 25 persen itu, Rizal meyakini pasar akan kembali sehat.
“Harga jadi kompetitif, ekonomis bagi industri baja dalam negeri. Mereka bisa bersaing, produksi bisa naik dan tentu saja bisa membukukan keuntungan," katanya.
Lebih lanjut Rizal mengatakan, menata kembali keran impor bukan saja menolong industri dalam negeri tetapi juga menekan defisit transaksi berjalan. Oleh karena itu dia mengapresiasi keberanian Presiden Jokowi tak membiarkan impor baja dalam jumlah besar berlanjut meski kebijakan itu sudah terlambat.
"Memang dibutuhkan langkah terobosan yang berani dari pemerintah kita," paparnya.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy