jpnn.com - JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla batal mengumumkan kabinetnya, Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Salah satu alasannya karena rekomendasi dan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno, menyatakan, idealnya Jokowi-JK mendengarkan saran dan rekomendasi KPK. Apalagi, saran dan rekomendasi itu memang dimintakan langsung oleh Jokowi-JK.
BACA JUGA: Ingatkan Jokowi, Indonesia Timur Paling Tertinggal
"Idealnya Pak Jokowi-JK mendengarkan saran dan rekomendasi KPK. Karena, inisiatif Pak Jokowi-JK meminta saran KPK untuk melihat rekam jejak menteri-menterinya, telah mendapat respon positif sejak awal dari publik," kata Rian, Rabu (22/10) malam.
Rian melanjutkan, sudah sepatutnya rekam jejak calon pejabat itu diketahui publik. Karena, anggaran operasional pejabat publik dibiayai oleh pajak rakyat.
BACA JUGA: Dua Tersangka Gratifikasi Notaris Mangkir
"Lucu kan Jokowi-JK yang sudah dipersepsikan publik sebagai figur yang bersih, tapi menteri-menterinya malah menjadi liabilities, bukan menambah aset kepemimpinan Jokowi-JK," katanya.
Dia yakin, hal tersebut menjadi kekhawatiran publik terhadap pemerintahan yang baru ini.
BACA JUGA: Pertimbangan DPR Jadi Alasan Jokowi Tunda Pengumuman Kabinet
"Karena ekspektasi publik yang luar biasa ini dapat berubah menjadi pesimisme jika tidak diolah dengan baik," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PLN Pecahkan Dua Rekor MURI
Redaktur : Tim Redaksi