jpnn.com - JAKARTA – Kaukus Indonesia Timur Dewan Perwakilan Daerah meminta Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih memperhatikan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari wilayah timur Indonesia.
Ketua Kaukus Indonesia Timur DPD Nono Sampono, mengatakan, pihaknya menunggu kerja cepat dan hasil yang efektif dari pemerintahan Jokowi-JK.
BACA JUGA: Dua Tersangka Gratifikasi Notaris Mangkir
“Terutama dalam menangkap aspirasi pembangunan sehingga wilayah timur Indonesia dapat lebih berkembang,” kata Nono Sampono usai rapat bersama dengan sejumlah anggota DPD lainnya dari 13 provinsi wilayah timur Indonesia guna menyikapi isu yang berkembang terkait formulasi kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (22/10).
Kaukus Indonesia Timur DPD RI mengingatkan agar Jokowi-JK dapat memperbaiki kinerja pemerintahan sebelumnya yang terasa belum optimal melakukan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dari masyarakat wilayah timur.
BACA JUGA: Pertimbangan DPR Jadi Alasan Jokowi Tunda Pengumuman Kabinet
Nono mengatakan, kurangnya perhatian pemerintah pusat selama ini dapat dilihat dari masih banyaknya provinsi dan kabupaten yang tergolong sebagai daerah miskin atau tertinggal.
"Wilayah di Indonesia timur paling tertinggal. Predikat daerah tertinggal dan miskin paling banyak berada di wilayah timur kita ini,” kata Anggota DPD dari daerah pemilihan Maluku, tersebut.
BACA JUGA: PLN Pecahkan Dua Rekor MURI
Berdasarkan data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dari 183 daftar kabupaten daerah tertinggal 112 di antaranya berada di wilayah timur Indonesia. Daerah-daerah tertinggal itu tersebar di 13 provinsi yang di wilayah timur, terutama sejumlah kabupaten di Papua, Maluku, Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Nono menegaskan, banyak dari daerah tertinggal itu merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti dengan Papua Nugini, Australia atau Timor Leste.
“Belum meratanya pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan ini sangat memprihatinkan, bahkan berpotensi mengancam keutuhan dan kesatuan NKRI,” ungkap purnawirawan TNI Angkatan Laut ini.
Terkait keterwakilan atau representasi wilayah timur, Anggota DPD asal Sulawesi Barat, M Sybli Sahabuddin, mengatakan, visi Indonesia Hebat yang diusung Jokowi-JK sudah seharusnya memperhatikan representasi seluruh wilayah dalam struktur kabinet mendatang. Dalam memilih menterinya, kata dia, Jokowi tidak cukup hanya melihat integritas dan rekam jejak saja.
“Melainkan juga harus memilih menteri yang merepresentasikan wilayah dari Sabang sampai Merauke,” katanya.
Sybli mengingatkan sejak masa kampanye dulu, Jokowi-JK sering mengungkapkan berbagai persoalan mengenai ketertinggalan wilayah timur. Meski demikian, tak cukup pemahaman bagi kedua pimpinan negara itu untuk mengatasi tanpa adanya dukungan langsung dari orang-orang yang mengerti betul masalah di wilayah timur.
Diperlukan tokoh dari timur sendiri untuk mengejawantahkan bagaimana upaya-upaya mengentaskan masalah ketertinggalan.
"Tidak mungkin sama secara psikologis dalam memandang bagaimana melaksanakan pembangunan di wilayah timur antara orang yang berasal dari timur dan yang dari wilayah lain,” pungkasnya.
Mengenai posisi menteri apa sebaiknya diisi oleh tokoh representatif wilayah timur, Sybli enggan menyebutkan secara konkret. Dia hanya menggarisbawahi ada beberapa kementerian yang memiliki tugas-tugas strategis dan erat dengan masalah kewilayahan, seperti infrastruktur, sumber daya kelautan, atau pembangunan daerah tertinggal. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Batal Umumkan Kabinet di Tanjung Priok
Redaktur : Tim Redaksi