Idrus Marham: Bersih Itu Mandi Berapa Kali Sehari?

Rabu, 09 Agustus 2017 – 16:59 WIB
Idrus Marham. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar (PG) Idrus Marham menanggapi santai soal 17 nama yang dirilis Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang mendukung Gerakan Golkar Bersih.

Gerakan ini kabarnya ingin mendorong terjadinya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pascapenetapan Ketua Umum PG sekaligus Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP.

BACA JUGA: Mbak Khofifah Rajin ke Jatim, Pasti Ada Maksudnya

Idrus mengaku tidak mengerti maksud dari bersih yang disampaikan oleh GMPG.

"Saya tidak tahu yang dimaksud tergolong bersih itu berapa kali mandi sehari. Apa dua atau tiga kali," kata Idrus di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/8).

BACA JUGA: Diperiksa KPK Lagi, Marzuki Alie Bilang Begini

Karena itu, Idrus menjelaskan, kriteria bersih atau tidak yang dibuat GMPG itu tak jelas. "Sehingga tidak perlu kami respons secara serius," ungkapnya.

Namun, Idrus mengatakan, ketika belum ada keputusan internal PG soal tidak ada munaslub pascapenetapan Setya Novanto sebagai tersangka, siapa pun termasuk GMPG bebas berpendapat. Namun, ketika partai sudah memutuskan tidak ada munaslub maka itu harus diikuti siapa pun.

BACA JUGA: Arief Poyuono Puji Jokowi, Golkar: Semoga Tulus Ikhlas

Menurut dia, keputusan yang diambil partai itu sudah melalui forum formal. "Terkait dengan kasus ketum itu sudah diambil keputusan di dalam rapat DPP PG bahwa tidak ada munaslub," ujar Idrus.

Menurut Idrus, apa yang diputuskan itu juga sudah berdasarkan rapat konsultasi nasional yang dilakukan awal 2017.

Kemudian, dipertegas lagi dalam rapimnas beberapa bulan lalu di Kalimantan Timur (Kaltim). "Jadi jadi saya kira tidak perlu munaslub," kata Idrus.

Menurutnya, hasil pleno itu sudah dikomunikasikan ke Dewan Pembina PG, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan. Bahkan, lanjut Idrus, DPD I juga sudah melakukan pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta. "Jadi pada waktu itu juga mendukung seluruh keputusan DPP yang ada," kata mantan anggota DPR ini.

Nah, Idrus menegaskan, yang memiliki kewenangan munas atau tidak adalah DPD I dan DPP. "Jadi, saya kira ini sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada," ungkapnya.

Idrus mengimbau supaya GMPG mengikuti aturan-aturan yang ada di partai. "Karena kebesaran Partai Golkar ada pada sistem dan sistem itu harus dilakukan pada aturan. Saya kira itu respons DPP secara resmi," katanya. (boy/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Garap Marzuki Alie untuk Berkas Setya Novanto di Kasus e-KTP


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler