jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham meyakini bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pasti akan mengakui kepengurusan partainya hasil musyawarah nasional (munas) IX di Bali. Menurut Idrus, Kementerian Hukum dan HAM pasti akan mengakui Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie.
Keyakinan Idrus itu didasari bahwa Munas IX Golkar di Bali dihadiri oleh seluruh pemilik suara yang sah baik pimpinan DPD I dan II, DPP, maupun ormas pendiri. Menurutnya, hanya ada dua ormas pendiri Golkar yang tak ikut munas di Bali, yakni Kosgoro pimpinan Agung Laksono dan MKGR yang dipimpin Priyo Budi Santoso.
BACA JUGA: Jokowi Lebih Layak Ketum PDIP Ketimbang Megawati
"Karena itu saya ingin mengatakan pemerintahan Jokowi-JK yang lahir dari proses reformasi dan demokratisasi menghargai keputusan (munas Bali) ini karena sesuai konstitusi, berdasarkan mekanisme yang riil," kata Idrus saat ditemui gedung DPR, Senin (15/12).
Idrus mengakui bahwa jika nanti pemerintah mengakui kepengurusan Golkar hasil munas di Bali, publik memang akan mempertanyakannya. Namun, katanya, yang pasti pemerintah tidak akan mengesahkan hasil munas tandingan di Ancol yang dipimpin Agung Laksono Cs.
BACA JUGA: KPU Tolak Permintaan Pilkada Dipercepat
"Mana mungkin pemerintah yang sehat melakukan cara-cara seperti itu, pasti pemerintahan Jokowi-JK akan melakukan langkah-langkah sesuai aturan," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Tahapan Pilkada Tak Mungkin Tuntas Akhir 2015
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemungutan Suara Pilkada, 16 November atau 18 Desember 2015
Redaktur : Tim Redaksi