jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan sudah menetapkan tarif ojek online atau daring sejak 1 Mei lalu. Untuk evaluasinya, kementerian tersebut berencana membuat survei di lima kota. Lima kota yang menjadi tempat survei antara lain Jakarta, Jogjakarta, Bandung, Makasar, dan Surabaya.
Kemenhub ingin melihat gambaran secara komprehensif mengenai dampak implementasi Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KP 348 Tahun 2019. Keputusan menteri itu berisi tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi.
BACA JUGA: Evaluasi Aturan Tarif Ojek Daring, Menhub Akui Orderan Ojol Berkurang
Tarif yang ditentukan masih dalam uji coba. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, survei di lima kota merupakan cara paling efektif untuk mengevaluasi.
”Beberapa waktu ini kami mendengar dari aplikator dan dari asosiasi. Tapi itu belum mengcover semua aspirasi,” ujarnya seperti diberitakan Jawa Pos.
BACA JUGA: Pemerintah Perlu Buat Aturan Soal Tarif Promo Ojek Online
Selain itu dia juga telah mendapat masukan dari asosiasi pengemudi. Budi juga ingin mendapat masukkan juga dari masyarakat yang merupakan konsumen. Untuk itu dia meminta agar survei dilakukan. Hasilnya diharapkan dapat membaca daya beli masyarakat dan keinginan pengendara.
BACA JUGA: Politikus Demokrat Minta Kivlan Zen Jangan Banyak Bicara Kasar
BACA JUGA: Dampak Kenaikan Tarif Ojek Online Disurvei Lembaga Independen
Dia membeberkan, rencananya ada 4000 kuesioner yang disebarkan di lima kota. Jumlah ini menurutnya bisa memberi gambaran apa saja yang harus dievaluasi. ”Dengan dasar itu (survey, Red) kami sangat mungkin melakukan evaluasi tarif,” ungkapnya.
Setelah mendapatkan hasil survei, Kemenhub juga akan melakukan komunikasi dengan aplikator dan pihak terkait. Tujuannya adalah untuk kembali mencari jalan tengah jika hasilnya menunjukkan tarif yang sudah ditentukan akan diganti.
Sejauh ini Budi telah melihat ada beberapa reaksi di tengah masyarakat. ”Memang di beberapa kota ada komplain terlalu mahal sehingga order berkurang,” ujar Budi.
Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan bahwa tidak ada penurunan penumpang. Hal tersebut terjadi di area Jabodetabek. ”Namun ada penumpang yang mengeluh kenaikan tarif,” ungkapnya kemarin saat dihubungi Jawa Pos.
Menurutnya, penumpang yang sudah terbiasa menggunakan jasa ojol, sulit beralih ke transportasi lain. Sebab karakteristik kepraktisan ojol yang tidak ada di moda transportasi lain.
”Maksudnya point to point service. Saat ini hanya ojol yang bisa dipesan dari depan pintu rumah lalu diantar sampai titik tujuan,” ungkap Igun. Selain itu di kota besar yang rawan macet, ojol menurut Igun bisa membantu masyarakat. ”Bisa menembus kemacetan lalin,” imbuhnya.
Sebelumnya Chief Corporate Affairs Go-Jek Nila Marita mengungkapkan bahwa ada penurunan permintaan layanan. Namun hal ini dibantah oleh Igun. Dia menyayangkan opini aplikator ini. Menurutnya pihak aplikator selalu membuat opini penurunan jumlah penumpang, padahal di lapangan situasinya berbeda.
Dia menyatakan bahwa saat ini masih masa transisi. ”Kami yakin kedepannya para pengguna jasa ojol akan terbiasa kembali dengan tarif terbaru yang saat ini telah diatur oleh Kemenhub,” ungkapnya.
BACA JUGA: Umbas: Kebenaran Akan Berdiri Tegak, tak Peduli Seberapa Kuat Kalian
Igun memprediksi penurunan pengguna dikarena awal Ramadhan dan tahun ajaran baru. Sebagian pengguna jasa ojol merupakan pelajar. ”Banyak pelajar yang sedang libur,” tuturnya.
Dia berharap agar tarif yang ada tidak diturunkan. Tarif baru ini menurutnya sudah menaikan pendapatan pengemudi. ”Kebijakan ini disambut positif oleh para pengemudi ojol,” ujarnya. (lyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tarif Ojek Online Naik, Permintaan Layanan Go-Jek Turun
Redaktur : Tim Redaksi