jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri menilai kebijakan larangan ekspor minyak goreng masih jauh dari yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, pasokan minyak goreng curah di pasar tradisional sampai saat ini belum begitu maksimal.
BACA JUGA: PDIP Fokus Dukung Jokowi dan Bantu Rakyat, Belum Terpikirkan Kerja Sama Politik
"Belum sesuai ekspektasi dan harga juga masih di atas Rp 17 - Rp 18 ribu, bahkan ada yang sampai Rp 19 ribu per liter," ujar Mansuri kepada JPNN.com, Jumat (20/5).
Menurut dia, kebijakan itu belum sesuai dengan target presiden sebenarnya, yakni sesuai harga eceran tertinggi (HET).
BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Dicabut, tetapi Ada Aturan yang Harus Ditaati Pengusaha, Catat!
Namun, negara juga butuh pemasukkan dari ekspor.
"Sebetulnya pajak ekspor masih bisa digulirkan lagi untuk subsidi minyak goreng curah," kata Mansuri.
BACA JUGA: Untung Pak Jokowi Cabut Moratorium, Kalau Tidak, Petani Benar-benar Tercekik
Oleh karena itu, Mansuri mengatakan terdapat banyak hal yang harus dibenahi termasuk dari sisi pendistribusian.
"Di atas kertas memang sudah ada barangnya keluar sekian, tapi keluarnya ke mana, itu belum bisa diidentifikasi. Ini yang harus dicek ulang oleh Presiden apakah benar data yang disampaikan itu, barangnya sudah sampai ke pasar," ungkap Mansuri.
Mansuri pun mempertanyakan kebenaran catatan keluar yang dimiliki oleh Jokowi.
"Jika sesuai dengan catatan Presiden, seharusnya melimpah dan tidak kekurangan tetapi faktanya di pasar barangnya masih juga belum melimpah karena secara otomatis kalau barang melimpah, harganya juga akan tertekan turun," tutup Mansuri. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Larangan Ekspor CPO Dihapus, Airlangga Buka-bukaan soal Stok Minyak Goreng Nasional
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari