jpnn.com - JAKARTA - Ikatan Pemuda Betawi menyoroti Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 864/2024 tentang Penetapan Dewan Kota/Dewan Kabupaten Periode 2024-2029.
Menurut Ketua Ikatan Pemuda Betawi Budiman, pihaknya merasa hasil seleksi tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses demokrasi.
BACA JUGA: Kemenhub Tingkatkan Pantauan Udara Selama Libur Nataru
“Kami menemukan indikasi adanya manipulasi nilai peserta seleksi. Dugaan ini jika benar merusak sistem demokrasi yang telah dibangun dan merusak integritas seleksi yang sudah seharusnya berjalan sesuai aturan," ujar Budiman di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu, (28/12).
Budiman menduga adanya keterlibatan oknum dari Pemerintahan Kota Jakarta Pusat dalam proses ini. Pasalnya, terdapat hasil seleksi Dewan Kota Jakarta Pusat yang janggal dari peserta seleksi di Kecamatan Johar Baru dengan nilai terendah yang diumumkan justru menjadi peraih nilai tertinggi.
BACA JUGA: Polisi Antisipasi Peredaran Narkoba pada Malam Pergantian Tahun di Batam
Untuk itu Ikatan Pemuda Betawi mendesak Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti dugaan yang ada.
Budiman yang juga warga Jakarta Pusat menegaskan transparansi dalam proses seleksi ini sangat penting, sehingga Dewan Kota/Dewan Kabupaten yang terpilih memiliki kredibilitas dan kemampuan memenuhi harapan masyarakat Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Rieke PDIP Bakal Dipanggil MKD Buntut Bersuara Tolak PPN 12 Persen
Ikatan Pemuda Betawi juga berharap Penjabat Gubernur DKI Jakarta dapat segera mengambil tindakan konkret untuk menyelesaikan masalah ini, dengan tujuan menjaga integritas pemerintahan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi yang ada.
"Kami berkomitmen sebagai kontrol masyarakat untuk terus mengedepankan transparansi dan netralitas dalam memilih perwakilan masyarakat yang berkompeten dan berintegritas," ucapnya.
Budiman lebih lanjut mengatakan apa yang terjadi bukan sekadar seleksi, tetapi tentang kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang seharusnya bisa dipercaya.
"Untuk itu kami meminta agar panitia seleksi segera di evaluasi serta meminta Wali Kota Jakarta Pusat menjelaskan kepada publik terhadap perubahan nilai yang terjadi pada seleksi Dewan Kota di Jakarta Pusat,” katanya.
Budiman lantas mengajak masyarakat Jakarta Pusat mengawal dan mengawasi proses seleksi yang ada untuk terus meningkatkan kualitas dan integritas dalam setiap tahapan proses pengambilan keputusan. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 5 Rekomendasi Kongres I PPPK RI, Poin Terakhir Bikin Gembira
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang