jpnn.com, MYANMAR - Aung San Suu Kyi akhirnya berkomentar tentang situasi etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Untuk kali pertama sejak krisis sektarian itu menuai sorotan dunia, sang ikon demokrasi buka suara.
BACA JUGA: Pengungsi Rohingya Kembali Tapi Bukan Untuk Menetap
Dia tegas membantah tudingan genosida atau pembunuhan masal terhadap ras tertentu yang dialamatkan masyarakat global pada pemerintahannya.
”Saya rasa tidak pernah ada genosida yang dimaksud. Istilah genosida juga rasanya berlebihan untuk mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi,” ungkap perempuan 71 tahun tersebut saat diwawancarai BBC.
BACA JUGA: Pengacara Muslim Myanmar Didor usai Kunjungi Indonesia
Rekaman wawancara yang memperlihatkan Suu Kyi dalam balutan kain dan baju tradisional Myanmar tersebut ditayangkan pada Rabu (5/4).
Kepada BBC, Suu Kyi menyatakan bahwa Rakhine yang berbatasan langsung dengan Bangaldesh memang rawan konflik.
BACA JUGA: PBB Turun Tangan Telusuri Kasus Rohingya
Tidak hanya aparat kontra kaum muslim Rohingya yang tinggal di sana, tapi juga konflik horizontal antar penduduk.
”Ada juga pembunuhan penduduk muslim oleh penduduk muslim yang lain. Hal itu terjadi jika ada anggota komunitas mereka yang dianggap pro-pemerintah,” paparnya.
Menurut putri mendiang Bapak Myanmar Modern Jenderal Aung San itu, yang terjadi di Rakhine adalah konflik biasa. Tidak ada unsur pembinasaan etnis tertentu.
”Masalahnya bukan pada perbedaan etnis. Melainkan pada perbedaan itu sendiri. Maka, kami sedang berupaya mengatasi perbedaan tersebut dan sebisa mungkin mencegahnya agar tidak meluas,” terangnya.
Beberapa waktu lalu, pemerintahan Suu Kyi menginvestigasi konflik di Rakhine. Bahkan, Myanmar menunjuk mantan Sekjen PBB Kofi Annan sebagai ketua komisi rekonsiliasi muslim dan umat Buddha di Rakhine.
Namun, hasil investigasi yang dianggap tak netral itu tidak memuaskan masyarakat. Dalam laporannya, pemerintah Myanmar mengaku tidak menemukan indikasi genosida atau kebencian etnis di sana.
Seolah membela diri, Suu Kyi menyampaikan bahwa aparat yang diterjunkan ke Rakhine pun tidak luput dari tindak kekerasan. Termasuk pemerkosaan dan penganiayaan.
”Masyarakat boleh saja menggugat. Tapi, sesuai konstitusi, segala kesalahan yang dilakukan personel militer hanya akan diselesaikan sesuai koridor militer,” ujarnya.
Selama berbulan-bulan, kaum Rohingya yang tinggal di Rakhine dan tidak pernah diakui sebagai warga negara tersebut hidup dalam ketakutan.
Mereka menjadi bulan-bulanan aparat pasca kerusuhan yang melibatkan umat muslim dan umat Buddha di provinsi perbatasan Myanmar-Bangladesh itu.
Karena takut, ribuan warga mengungsi. Sebagian besar mengungsi ke Bangladesh, tapi ada juga yang menuju negara Asia lain.
Saat ini ada 75.000 etnis Rohingnya yang tinggal di kamp-kamp penampungan di Bangladesh. Mereka tidak berani pulang karena takut dianiaya.
Sebagian besar korban penganiayaan adalah kaum pria. Rabu lalu, melalui BBC, Suu Kyi mengimbau kaum Rohingya yang berada di negara lain tidak takut.
”Jika mereka pulang, kami jamin mereka akan aman,” kata penerima Nobel Perdamaian 1991 itu. (AFP/BBC/hep/c16/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aniaya Bocah Rohingya, Empat Pejabat Polisi Dibekuk
Redaktur & Reporter : Adil