jpnn.com, JAYAPURA - Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Papua (IKBP) Ayub Faidiban mengatakan pemekaran menjadi kunci bagi terciptanya pemertaan pembangunan. Pasalnya, selain lambat, pembangunan di Papua selama ini hanya berkutat di kota-kota utama saja.
Dengan adanya daerah otonom baru (DOB), Ayub berharap bisa mempercepat pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Prada AAS Tewas, KKB Papua Bakal Ditumpas, 2 Jenderal Besar Sudah Bersiap
"Percepatan pembangunan di Papua, memang harus dibarengi dengan pemekaran. Memang ada beberapa orang yang merasa tidak dilibatkan dalam proses, namun itu hanya sebagian kecil saja tidak mewakili mayoritas masyarakat Papua. Lagi pula mereka juga bukan siapa-siapa, mereka yang selama ini menikmati seluruh fasilitas tapi mereka lupa," beber Ayub kepada media, Rabu (18/5).
IKBP, dikatakan Ayub, akan selalu tegak lurus mendukung setiap kebijakan pemerintah pusat. Terlebih, selama ini Presiden Joko Widodo sejak periode pertama, telah memberikan perhatian yang sangat besar kepada Papua.
BACA JUGA: DOB Mendukung Percepatan Pembangunan Papua
"Kami mendukung apa yang telah digagas pemerintah khususnya perhatian penuh Bapak Presiden Joko Widodo. Cuma hari ini kami berharap agar pemekaran itu menyentuh keinginan masyarakat Papua. Kalau bisa dalam proses pemekaran Papua, porsinya 80 : 20. 80 Orang Asli Papua (OAP) dan 20 orang non-Papua," ungkapnya.
Ditambahkan Ayub, semua yang hidup di dalam bingkai NKRI harus taat dan patuh kepada yang mengatur keutuhan itu, yaitu negara dan pemerintah.
BACA JUGA: Pro Kontra DOB Papua, SPMP: Kami tidak Punya Kewenangan Mendukung atau MenolakÂ
"Maka itu kalau sekarang negara sudah membuat sesuatu yang baik, khusus bagi kami di tanah Papua, kenapa kita harus meributkan lagi? Sebab itu juga sudah terproses dengan baik secara matang demi kesejahteraan masyarakat Papua," tegasnya.
Selama ini, diakui Ayub, isu yang mereka dengar, pemekaran itu untuk kepentingan Jakarta. Padahal pemekaran itu, disampaikan Ayub, dilakukan di tanah Papua. Maka hal tersebut merupakan cara pandangan yang keliru. Cuma nanti mekanismenya harus dibuat sedemikian rupa, sehingga masyarakat Papua dapat terwakili.
"Jadi kalau mereka yang kerjanya hanya meributkan saja pasti mereka punya kepentingan, maka kerjanya hanya bicara saja. Kenapa harus ribut? Kami mendukung upaya pemekaran yang digagas pemerintah dan kami mendukung penuh," tegas Ayub.
Diungkapkan dia, pihaknya sudah menyampaikan kepada masyarakat Papua agar tunduk dan patuh pada pemerintah. Ayub berpandangan sudah jadi tugas pemerintah membimbing masyarakat.
"Jangan kita yang mengatur pemerintah," ucap dia.
Ditegaskan Ayub, IKBP selalu mendukung setiap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, demi bangsa dan negara. Dia menilai pemerintah selama ini sudah memperhatikan Papua dan menjadikan wilayah paling timur itu bagian dair NKRI.
"Kalau ada provokasi-provokasi lain, itu karena masih ada yang berkepentingan saja. Masyarakat Papua itu lahir dari adat dan agama. Jadi kalau mereka sampai ribut, berarti ada yang memprovokasi itu," tandas Ayub. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif