Ikut Jokowi

Oleh: Dhimam Abror Djuraid

Senin, 21 Februari 2022 – 11:14 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai waktu dua bulan untuk menunjuk Kepala Otorita IKN. Ilustrasi/Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Di tengah maraknya deklarasi calon presiden 2024, tiba-tiba muncul deklarasi ‘’2024 Ikut Jokowi’’.

Dimulai di Cirebon dan dengan cepat diikuti daerah-daerah lain. Di Surabaya, seorang penjual cilok di bawah jembatan tol muncul di video mengampanyekan ‘’2024 Ikut Jokowi’’.

BACA JUGA: Jokowi Punya Deadline Menunjuk Kepala Otorita IKN Nusantara, Sampai Kapan? 

Ikut ke mana? Itulah pertanyaannya.

Gagasan mengenai Jokowi tiga periode pernah dimunculkan, tetapi kemudian layu sebelum berkembang. Dicoba lagi, gagasan Jokowi ‘’rubber set’’ menambah beberapa tahun, tetapi muncul rundungan masal dari banyak orang, dan gagasan itu pun mengkeret.

BACA JUGA: Program Digitalisasi Jokowi jadi Solusi Perbaikan Ekonomi di Tengah Pandemi

Sekarang dicoba lagi dengan lemparan gagasan baru ikut Jokowi di 2024. Gagasan ini dimunculkan untuk menjadikan lapangan pertandingan menjadi becek, sehingga pergerakan untuk tiga periode--maupun menambah masa jabatan--bisa menyerobot diam-diam, coming from behind.

Gagasan tiga periode terlalu vulgar, meskipun realitas politik kiwari sekarang ini memang sudah vulgar.

BACA JUGA: Daniel Masiku Merespons Seruan Habib JSA agar Bersatu Gulingkan Presiden Jokowi

Karena itu, perlu jalan melingkar. Perlu mengetes kedalaman air, perlu mengetahui riak air. Air beriak tanda tak dalam. Justru arus bawah yang tenang itulah yang menghanyutkan.

Akan lebih taktis kalau kemudian dibangun sebuah ‘’wangsa politik’’ untuk melanjutkan kekuasaan, tanpa harus langsung memerintah. Sudah ada contoh di Singapura.

Lee Kuan Yew pensiun setelah habis masa jabatan, tetapi masih menjabat sebagai menteri senior. Sambil menunggu anaknya, Lee Hsien Loong, cukup matang untuk meneruskan ‘’ Wangsa Politik Lee’’ diangkatlah Goh Chock Tong sebagai perdana menteri.

Ada masa transisi lima tahun sambil menunggu suksesor pilihan matang. Goh Chock Tong menjadi perdana menteri, tetapi lebih mirip sebagai shadow prime minister, karena ada Lee Kuan Yew yang mengawasi ‘’gitok’’ Goh dari belakang sebagai menteri senior yang powerful.

Baru lima tahun kemudian sang suksesor dianggap cukup matang. Lalu penyerahan kekuasaan dilakukan kepada Lee Hsien Loong. Maka pelanggengan kekuasaan ‘’Wangsa Lee’’ berjalan mulus di Singapura.

Strategi transisi wangsa politik ala Lee Kuan Yew itu mungkin menjadi skenario yang sekarang sedang dipersiapkan, dengan lakon yang sedikit dimodifikasi. Permainan wangsa politik ini sekarang tengah dimainkan melalui munculnya kampanye ‘’2024 Ikut Jokowi’’.

Tidak banyak yang tahu mengenai istilah “wangsa politik”. Namun, ketika disebut “dinasti politik” semua pada ngeh, paham dan mengerti.

Kata dinasti diambil dari bahasa Inggris dinasty. Terjemahan bahasa Indonesianya adalah “wangsa” yang sudah terlebih dulu umum dipakai sebagai kosa kata dalam bahasa Indonesia.

Namun, dalam komunikasi politik kata “wangsa politik” tidak dikenal dan tidak pernah dipakai sama sekali. Sebaliknya kata dinasti politik menjadi kosa kata yang amat familiar dalam komunikasi politik.

Dinasti atau wangsa adalah kelanjutan kekuasaan politik secara turun-temurun pada garis keturunan yang sama atau dari keluarga yang sama. Wangsa atau dinasti bisa berkuasa bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di negara manca.

Perbincangan mengenai dinasti politik ramai lagi menjadi diskursus nasional setelah kelarnya pilkada serentak nasional 2020 yang lalu, terutama karena beberapa calon kepala daerah mempunyai hubungan darah dengan beberapa elite politik.

Dinasti politik yang paling high profile tentu saja adalah Gibran Rakabuming wali kota terpilih Solo, dan Bobby Nasution wali kota terpilih Medan. Keduanya adalah anak dan menantu Joko Widodo.

Beberapa nama dikaitkan dengan dinasti politik, seperti Hanindhito Himawan anak Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menjadi bupati Kediri. Ada juga Ipuk Fiestiandani, istri Bupati Banyuwangi dua periode, Abdullah Azwar Anas, yang sekarang menjadi bupati Banyuwangi.

Di kabupaten Mojokerto Ikfina adalah istri mantan Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha yang sedang menjalani hukuman karena kasus korupsi. Di pilkada Kota Pasuruan, mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf menjadi wali kota, bertetangga dengan adik kandungnya, Irsyad Yusuf, yang menjadi bupati Pasuruan.

Masih banyak kabupaten dan kota di Jatim yang diperintah oleh kepala daerah yang berhubungan darah. Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kota Batu, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan.

Dinasti politik sudah telanjur mempunyai konotasi negatif. UU No 1/2015 yang mengatur larangan dinasti politik dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan sampai sekarang tidak ada lagi aturan yang melarang.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat yang disebut sebagai lokomotif negara demokrasi liberal di dunia mengalami fenomena yang sama. Keluarga Kennedy pada 1960-an adalah contoh dinasti politik.

John F. Kennedy menjadi presiden dan kemudian terbunuh pada 1963. Adiknya, Robert Kennedy menjabat sebagai Jaksa Agung waktu John menjadi presiden. Setelah John meninggal, Robert mencalonkan diri sebagai presiden, tetapi dia terbunuh sebelum sempat ikut pemilihan pada 1968.

Sampai sekarang fenomena dinasti politik masih tetap bercokol di Amerika. Presiden George H. Bush menjadi presiden pada 1989 sampai 1993. Lalu anaknya, George W. Bush menjadi presiden pada 2001 sampai 2009.

Semasa Bush Junior menjadi presiden, adiknya, Jeb Bush, menjadi gubernur Florida. Setelah kakaknya pensiun Jeb mencalonkan diri sebagai presiden pada 2016, tetapi dalam pencalonan kalah dari Donald Trump.

Ketika Bill Clinton menjadi presiden 1993 sampai 2001 istrinya Hillary menjadi anggota DPR. Kemudian menjadi menteri luar negeri, lalu maju sebagai calon presiden 2016, tetapi dalam pertarungan Hillary kalah dari Trump.

Selama empat tahun Trump menjadi presiden ia memboyong anak-anak dan menantu-menantunya ke Gedung Putih untuk menjadi penasihatnya. Yang paling menonjol adalah Ivanka Trump dan suaminya, Jared Kushner, yang didapuk menjadi dua penasihat senior yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan Trump di dalam maupun luar negeri.

Di India keluarga Gandhi menjadi wangsa politik paling dominan sampai sekarang. Di Pakistan ada keluarga Bhutto. Di Singapura kepemimpinan Lee Kuan Yew diteruskan oleh anaknya B.G Lee sampai sekarang.

Itulah contoh-contoh konkret dinasti politik di negara-negara demokrasi maju yang sudah mapan. Sistem politik di sana berdasarkan meritokrasi atau prestasi terbaik. Meski demikian keberadaan dinasti politik tak terhindarkan.

Di Indonesa Jokowi dianggap membangun dinasti dengan membawa anak mantunya masuk ke dunia politik. Publik akan melihat apakah Gibran dan Bobby memang punya kemampuan dan kapasitas sebagai kepala daerah, atau sekadar mendompleng nama bapak dan mertua.

Jokowi dikritik karena dianggap sedang membangun “Wangsa Politik Joko Widodo”. Dialah satu-satunya presiden yang semasa berkuasa mempunyai anak dan menantu yang menjadi kepala daerah.

Jokowi bukan presiden pertama yang membangun wangsa politik. Hampir semua presiden melakukan hal yang sama. Trah Soekarno sampai sekarang kuat mencengkeram perpolitikan nasional.

Megawati secara mencolok menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan wangsa politik Soekarno.

Anak-anak Soeharto memang tidak ada yang menjadi pejabat politik, tetapi nepotisme di masa itu sangat parah. Anak-anak dan kerabat serta konco-konco Soeharto menguasai akses ekonomi dan memonopolinya.

SBY sejak awal sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk membangun wangsa politiknya sendiri, dan SBY pun mewariskan Partai Demokrat kepada anak sulungnya.

Hanya Habibie dan Gus Dur yang tidak menyiapkan wangsa politik, mungkin karena masa kepemimpinan mereka relatif pendek.

Tidak ada hukum yang dilanggar oleh Jokowi dengan membangun wangsa politik, karena sampai sekarang tidak ada undang-undang yang melarang hubungan kekerabatan dalam politik. Namun, problemnya adalah soal etika politik, soal fatsun politik.

Salah satu fokus perjuangan Reformasi 1998 adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen Jokowi terhadap tiga hal itu meragukan. Penunjukan langsung ‘’gubernur’’ IKN Nusantara adalah sebentuk nepotisme terselubung.

Kampanye ‘’2024 Ikut Jokowi’’ adalah upaya melanggengkan kekuasaan dengan membangun ‘’Wangsa Jokowi’’ jangka panjang.

Sudah muncul skenario 2024 Gibran akan diekspor ke Jakarta. Sambil menunggu transisi lima tahun kemudian. Setelah itu? Siapa tahu? (*)

Video Terpopuler Hari ini:


Redaktur : Adek
Reporter : Cak Abror

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler