jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) Muhamad Syaiful Jihad heran melihat Fraksi PDIP DKI mendukung interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, wacana interpelasi dicetuskan oleh PSI.
Menurut dia, PDIP terkesan dikendalikan oleh PSI. Padahal, PDIP adalah fraksi terbesar di DPRD DKI, sementara PSI adalah anak baru.
BACA JUGA: Berkoar-koar Saja Tidak Cukup, DPRD Perlu Sentil Anies dengan Interpelasi
"Aneh saja partai besar dan fraksi terbesar di DPRD DKI membebek ke PSI. PSI sekarang sedang euforia berhasil pengaruhi PDIP," kata Syaiful dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/8).
Dia menilai, sikap PDIP ini jauh dari harapan warga ibu kota yang menginkan Jakarta cepat bankit dari keterpurukan akibat Covid-19.
BACA JUGA: Gubernur Anies Serahkan Kampung Susun Akuarium kepada Warga, tetapi Tidak Gratis
Bahkan, Presiden Jokowi selalu mengingatkan kerja sama antar instansi pemerintah dalam menanggulangi Covid-19.
"Tapi, di Jakarta mengekor PSI gulirkan hak interplasi Anies. Padahal, Jakarta sedang bangkit dari Covid-19, kalau gaduh kasus bisa naik lagi dan warga tidak tenang," bebernya.
BACA JUGA: Anies Baswedan: Alhamdulillah, Ini Hasil Kerja Kita Semua
Dia mengakui, interpelasi merupakan hak anggota DPRD DKI dan bagian dari fungsi pengawasan legislatif. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menggunakannya.
"Saat ini suasananya sedang tidak bagus. Sudah begitu, PDIP membebek ke PSI, menurut saya ini memalukan," tandas dia.
Diketahui, sebanyak 13 anggota DPRD DKI Jakarta telah menandatangani pengajuan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait isu Formula E.
Syarat terwujudnya hak interpelasi Formula E tersebut adalah rapat paripurna harus dihadiri oleh 50% tambah 1 dari seluruh anggota dewan, yakni 54 orang. (dil/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Adil