jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyinggung program Asta Cita milik Presiden dan Wapres terpilih RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon anggota BPK RI di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kompleks Parlemen Senayan, Senin (12/8/).
Misbakhun merasa perlu menyinggung soal Asta Cita karena jika terpilih menjadi anggota BPK, masa tugasnya beririsan dengan periode pemerintahan Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Keselarasan dengan Prabowo-Gibran Dinilai Kunci Kemenangan Kandidat di Pilgub Sultra
"Saya ingin langsung kepada mengenai Asta Cita program prioritas Pak Prabowo dan Mas Gibran, karena (kalau, red) saya nanti akan terpilih sebagai anggota BPK RI, itu di periode pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, " kata dia dalam uji kepatutan dan kelayakan, Senin.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun menguraikan tujuan Asta Cita, yakni penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesetaraan gender.
BACA JUGA: Porsi Dana Transfer ke Daerah Menurun, Misbakhun Ingin BPK Ingatkan Pemerintah
Tujuan lain Asta Cita ialah pembangunan dari desa, peningkatan UMKM, mendorong daya beli, perwujudan swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi biru, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mendorong sains,ekonomi hijau, ekonomi biru, hingga hilirisasi.
Menurut Misbakhun, pemeriksaan BPK ke depan memang perlu sejalan dengan program yang dijalankan era Prabowo-Gibran.
BACA JUGA: Demurrage Rp 294 M Terlalu Besar, Ekonom Sarankan BPK Lakukan Audit
Oleh karena itu, peraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas Trisakti tersebut menawarkan idenya tentang pemeriksaan yang bersifat tematik.
“Pemeriksaan tematiknya akan berupa rekomendasi pembangunan nasional. Kemudian hasil pemeriksaannya itu berupa strategi, komprehensif, antisipatif, dan responsif,” kata legislator Fraksi Golkar di DPR RI itu.
Misbakhun dalam uji kelayakan juga menyampaikan kesimpulan soal perlunya BPK RI memperoleh perhatian dan dorongan dalam hal pemeriksaan atas penggunaan uang negara.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar hasil pemeriksaan BPK berdampak bagi upaya mencapai tujuan negara.
“Saya mau menyampaikan soal kesimpulan dan rekomendasi, BPK RI memerlukan perhatian dan dorongan agar pemeriksaan dan rekomendasinya punya dampak sesuai tujuan bernegara,” ujar Misbakhun di hadapan para senator. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi