Ikuti Pidato Kenegaraan, Mawardi Yahya Catat Arahan Penting dari Presiden Jokowi

Kamis, 17 Agustus 2023 – 13:38 WIB
Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya bersama Forkopimda, pejabat eksekutif dan legislatif mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang ditayangkan TVRI melalui layar lebar di ruang sidang paripurna DPRD Sumsel, Rabu (16/8) pagi. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Mawardi Yahya bersama Forkopimda, pejabat eksekutif dan legislatif mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang ditayangkan TVRI melalui layar lebar di ruang sidang paripurna DPRD Sumsel, Rabu (16/8) pagi.

Pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung dari Gedung MPR, DPR dan DPD RI di Senayan Jakarta tersebut digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang jatuh pada hari Kamis (17/8).

BACA JUGA: Hadiri RUPST, Wagub Mawardi Yahya Apresiasi Kinerja Positif PT Bukit Asam Sepanjang 2022

Sidang tahunan diawali dengan pidato pengantar oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, lalu pidato pengantar sidang bersama DPR - DPD RI tahun 2023 oleh Ketua DPD La Nyalla Mattalitti. Selanjutnya giliran Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraannya.

Presiden Jokowi berbicara tentang peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, menjadi negara 5 besar kekuatan ekonomi dunia. 

BACA JUGA: Wagub Mawardi Yahya Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Memajukan Daerah

Bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di pada 2030-an adalah peluang besar untuk meraih momentum tersebut. 

“Tidak hanya peluang saja, tetapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar presiden.

BACA JUGA: Buka Rakor Pengarahan DIPA 2023, Wagub Mawardi Yahya Sampaikan Sejumlah Harapan

Strategi pertama yang dilakukan pemerintah adalah mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia.

Presiden mengungkapkan pada 2022 pemerintah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6 persen dari sebelumnya 37 persen di tahun 2014, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 72,9, dan meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 76,5.

“Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial dengan total dari 2015 sampai 2023 sebesar Rp3.212 triliun, termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Prakerja,” kata Jokowi.

Kedua, pemerintah juga terus menggencarkan kebijakan hilirisasi industri yang tidak hanya dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja yang menghasilkan produktivitas nasional tetapi juga memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya.

“Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window of opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan,” ujarnya.

Hilirisasi yang ingin dilakukan Indonesia, kata presiden, adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, manfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan.

Hilirisasi tersebut juga harus mengoptimalkan kandungan lokal, bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, dan nelayan, sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil.

Presiden menambahkan hilirisasi tak hanya dilakukan pada komoditas mineral tetapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

“Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata presiden.

Eks Wali Kota Solo itu mencontohkan, sejak pemerintah memberlakukan kebijakan penghentian ekspor bijih nikel pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat.

Bahkan, saat ini terdapat 43 pabrik pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar.

Presiden pun meyakini jika hilirisasi konsisten dilakukan di berbagai komoditas, maka pendapatan per kapita Indonesia yang mencapai Rp71 juta di tahun 2022 akan melompat signifikan hingga dua kali lipat dalam 10 tahun mendatang.

“Ini baru satu komoditas dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, bauksit, CPO, dan rumput laut, dan yang lain-lainnya, berdasar hitung-hitungan perkiraan, dalam 10 tahun mendatang pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp153 juta (10.944 Dolar AS). Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp217 juta (15.860 Dolar AS). Dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp331 juta (25.025 Dolar AS),” kata Presiden.

Presiden juga mengungkapkan tiga fondasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju di tahun 2045.

Pertama, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing Indonesia.

“Berdasarkan laporan Institute for Management Development (IMD), daya saing kita pada 2022 naik dari ranking 44 menjadi 34. Ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia,” ujar Presiden.

Kedua, pembangunan dari desa, pinggiran, dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi Indonesia. Untuk pembangunan ini, kata Presiden, pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa hingga mencapai Rp539 triliun dari tahun 2015 hingga 2023.

Ketiga, reformasi struktural yang konsisten, terutama sinkronisasi dan penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

Menutup pidatonya, Presiden menekankan bahwa upaya meraih Indonesia Emas 2045 merupakan sebuah upaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Tetapi, apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini, apakah berani atau tidak, mampu konsisten atau tidak. Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tetapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” tandas Jokowi.(mcr10/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler