jpnn.com, JAKARTA - Upaya teror dari pihak tak dikenal dalam kehidupan demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers di Indonesia, seperti yang dialami situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional dan akademisi, memantik kepedulian Ikatan Alumni Universitas Indonesia. Iluni UI meminta pemerintah dan publik menaruh perhatian serius pada isu ini.
"Ada potensi Indonesia mengalami resesi demokrasi jika situasi seperti ini dibiarkan terus berkembang," ujar Herzaky Mahendra Putra, Ketua Iluni UI, dalam diskusi daring Forum Diskusi Salemba Policy Center ILUNI UI dengan tema “SOS II: Jaga Ruang Demokrasi” pada hari Rabu, 2 September 2020.
BACA JUGA: Herzaky: Pemerintah Sebaiknya Fokus Pada Nasib Nasabah Jiwasraya
Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita lebih diam-diam.
Demokrasi di berbagai belahan dunia, lanjut Herzaky, digerus oleh otoritas dengan berbagai cara. Di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi mereka, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media berita, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, dan melemahkan institusi negara dan sipil sampai yang tersisa hanyalah “cangkang kosong”.
BACA JUGA: Bamsoet: Menjaga Kesehatan Rakyat dan Demokrasi Sama Pentingnya
Kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di berbagai negara di Eropa yang merupakan pusatnya demokrasi.
Herzaky meminta pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.
BACA JUGA: Jalin Silaturahmi, Anggota TMMD Reguler 109 Sintang Berdoa Bersama Masyarakat
“Harus ada komando dan arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi kita, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.
Dengan demikian, kata dia, masyarakat percaya kalau upaya teror dan pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan-tangan kekuasaan.
Pemerintah memiliki seluruh infrastruktur yang diperlukan, untuk menjaga iklim demokrasi kita tetap sehat dan adil.
Dalam diskusi ini, hadir pula anggota DPR RI dari Partai Nasdem Taufik Basari, Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian, dan Ketua YLBHI Asfinawati.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich