jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan kenaikan BBM bersubsidi berdampak terhadap beberapa sektor.
Salah satunya distribusi pangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, akibat kelemahan supply barang, dan demand yang mengakibatkan akibat daya beli menurun.
BACA JUGA: DPR RI Sambut Baik Transformasi Seleksi Masuk PTN
"Penghambatan distribusi ini bisa saja karena harga-harga mulai naik, transportasi juga naik. Kenaikkan BBM ini menjadi pemicu angka inflasi itu sulit untuk dikendalikan di angka 3% sampai akhir tahun ini," katanya Achmad di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (9/9).
Menurut Hafisz, pemicu harga bahan pokok naik disebabkan tidak lain karena adanya kenaikan BBM subsidi.
BACA JUGA: DPR Setujui Asumsi Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2023
Pasalnya, jika kenaikan terjadi antara 15 sampai 30 persen dari harga produk yang akan dijual, maka BBM dinaikkan menjadi 50 persen.
Secara otomatis, kata dia, akan menjadikan harga-harga komoditas turunan dibawahnya menjadi naik antara 7,5 sampai 17,5 persen.
BACA JUGA: Harga BBM Subsidi Naik, DPR: Jadi Tanggung Jawab Bersama
"Hari ini kami mendapati orang-orang mulai kesulitan beli cabai, telur dan lain sebagainya 9 bahan pokok, itu sudah pelan-pelan dan pasti mengalami kenaikan," paparnya.
Hafisz mengingatkan, Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menentukan harga-harga sektor lain yang terdampak akibat kenaikan BBM subsidi.
Itulah mengapa dirinya lebih sepakat jika menyebut, penyebab inflasi bukan disebabkan oleh sektor pangan dan transportasi, tetapi kenaikan BBM Subsidi faktor utama inflasi.
"Kami selalu bicara cabai penyebab inflasi, sesungguhnya faktor inflasi terbesar itu adalah BBM, maka dari itu kami mengkritisi Kenapa BBM harus naik setinggi itu," ujarnya.
Dia menyampaikan beberapa negara juga bisa mengontrol harga minyaknya.
Terakhir, Hafisz mengatakan bahwa Inflasi terjadi karena daya beli masyarakat yang menurun akibat gejolak harga di pasaran, maka secara otomatis angka kemiskinan akan naik.
Menurutnya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak akan menyelesaikan pokok persoalan, karena sejatinya yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan keluarnya.
"Kami melihat bahwa upaya untuk mengendalikan kemiskinan ini melalui BLT itu tidak akan menyelesaikan pokok persoalannya, karena sesungguhnya rakyat miskin ini harus dicarikan jalannya, bukan diberi sesuap nasi atau diberikan BLT," tegasnya. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi XI DPR Apresiasi Sinergi Pemprov dan TPID Kepri Menahan Laju Inflasi
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian