jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani memastikan masyarakat kecil yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT).
Diketahui, kenaikan BBM memberikan multiplier effect (efek berganda) kepada kondisi perekonomian nasional.
BACA JUGA: Sambangi Maluku Utara, Jokowi Pastikan Penyaluran BLT BBM di Kawasan Ini Aman
Hal itu menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah menanggulangi dampak itu dengan menyalurkan BLT BBM.
Menurut situs resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejauh ini BLT telah disalurkan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) per September dan Oktober 2022.
BACA JUGA: Presiden Punya Pengumuman Penting soal BLT BBM, Simak, ya!
Total nilai dana BLT yang disalurkan mencapai Rp 6,2 triliun dengan masing-masing warga menerima Rp 300 ribu.
Mantan Menteri Menko PMK itu mendukung keputusan kenaikan BBM itu karena anggaran subsidi akan dialihkan dalam bentuk bantuan sosial berupa BLT.
BACA JUGA: DPR Ingin Pendidikan di Provinsi Lampung Bisa Bangkit Lebih Maju
Dia memastikan penyaluran BLT itu bisa efektif dan tepat sasaran.
"DPR RI mendukung pemerintah untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM dalam bentuk bantuan sosial bagi masyarakat agar dapat diterima secara tepat sasaran," kata Puan dalam siaran persnya, Kamis (27/10).
Dia juga memastikan DPR akan memperhatikan validitas dan akurasi data para penerima BLT ini.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Davis Roganda mengatakan kenaikan harga BBM juga pasti berdampak kepada kondisi ekonomi masyarakat kecil.
Khususnya berdampak kepada daya beli.
"Kenaikan BBM ini yang paling berdampak adalah ekonomi masyarakat kecil karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap daya beli," ujar Davis.
Dia menjelaskan BLT merupakan social safety net atau jaring pengaman sementara yang bisa menyelamatkan mereka yang terdampak.
BLT itu nantinya akan membantu memulihkan daya beli masyarakat.
Dia mengatakan dalam hal ini peran DPR bukan sekadar pembuat kebijakan.
DPR, kata Davis juga memiliki fungsi pengawasan dalam penyaluran BLT.
"Masalah pengawasan anggaran bantuan BLT itu menjadi problem dari waktu ke waktu dari zamannya," ungkapnya.
Menurut dia, DPR terus menjalankan perannya untuk memastikan pengawasan dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah.
Dia mengatakan hal inilah yang perlu diperjuangkan oleh DPR.
"Yang penting ialah bagaimana tingkat pengawasan dilakukan dari tingkat pusat sampai daerah bahkan sampai tingkat lokal itu yang diperjuangkan," ujarnya. (ddy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Sebut Warga Madura Sepakat Pembangunan Objek dalam Perpres 80 Tahun 2019
Redaktur & Reporter : Dedi Sofian