jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Girindra Sandino tidak setuju dengan pernyataan Menko Polhukam Wiranto.
Menurut Girindra, imbauan Wiranto agar KPK menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: Polri dan Menkopolhukam Satu Suara untuk Soal Ini
“Semua orang mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan itu dijamin konstitusi. Jadi, proses hukum terhadap calon kepala daerah harus terus berjalan,” ujar Girindra di Jakarta, Selasa (13/3).
Girindra menilai, tidak ada dasar hukum yang dapat menguatkan imbauan mantan Panglima ABRI tersebut. Demikian juga terkait alasan yang dikemukakan demi menjaga stabilitas jelang pilkada, terkesan kurang tepat. Karena dari beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu belakangan, tak terlihat ada guncangan politik. Aparat kepolisian dibantu TNI juga terlihat sangat siap mengantisipasi keadaan.
BACA JUGA: Bamsoet Ogah Campuri Permintaan Wiranto ke KPK
"Saya kira pembiaran calon kada melakukan korupsi sama saja mengotori penyelenggaraan pilkada yang bersih. Tentu akan lebih parah lagi jika calon dibiarkan tetap maju dan pada akhirnya terpilih sebagai kepala daerah," kata Girindra.
Sebelumnya, Wiranto mengimbau KPK menunda proses hukum terhadap pasangan calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018. Alasan yang dikemukakan Wiranto, demi menjaga stabilitas politik selama pilkada berlangsung.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Ketua Komisi II: Silakan KPK Tetapkan Cakada jadi Tersangka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka Tak Ganggu Pilkada
Redaktur & Reporter : Ken Girsang