jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan alasan yang mengatakan bahwa pergantian rezim pemerintahan sebagai pemicu lambatnya penyerapan anggaran terlalu mengada-ada.
“Saya kira, terlalu mengada-ada kalau transisi pemerintahan dijadikan alasan lambatnya penyerapan anggaran,” kata Enny Sri Hartati di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (7/10).
BACA JUGA: Ini Aturan Insentif Listrik di Paket Tahap III
Faktanya, menurut Enny, kejadian serupa tidak terjadi di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia bahkan di Negara China sekalipun. Kalau saja Presiden Joko Widodo mau sedikit melakukan introspeksi, menurut Enny, kemungkinan terbesar penyebab lambatnya penyerapan anggaran tersebut lebih disebabkan karakter birokrasinya yang memang belum berpihak kepada pelayanan publik.
“Kalau mesin birokrasinya baik dan bekerja secara optimal pasti anggaran digunakan tepat waktu dan terukur. Atau jangan-jangan pemerintahan ini sudah bangrut sehingga dicari-cari alasan penyerapan anggaran lambat. Padahal masalah sesungguhnya anggaran yang akan diserap itu tidak,” ujar Enny.
BACA JUGA: Ini Alasan Harga Premium Tak Diturunkan
Pada waktu yang bersamaan, kata dia, Jokowi menegaskan telah terjadi kelebihan penerimaan negara sebesar 30 persen.
“Tapi di sisi lain, Dirjen Pajak malah menyebut penerimaan negara dari sektor pajak menurun seiring melambatnya pertumbuhan ekonomi,” katanya.(fas/pnn)
BACA JUGA: Umur Pesawat Dibatasi Hanya 10 Tahun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Peringatan Rizal Ramli bagi Pejabat yang Suka Ekspor Migas
Redaktur : Tim Redaksi