jpnn.com, JAKARTA - Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Taufid Ahmad menyebutkan, pemerataan ekonomi tidak otomatis tercipta ketika pemerintah memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pemindahan ibu kota justru berpotensi menghadirkan kesenjangan ekonomi di antara provinsi di Indonesia.
BACA JUGA: Tidak Tepat Berbicara Pemindahan Ibu Kota Saat Ini, Mengapa?
"Justru tidak akan memeratakan pertumbuhan ekonomi. Justru semakin memudahkan (terjadinya) kesenjangan ekonomi," kata Taufid di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9).
Memang, Taufid tidak memungkiri aktivitas ekonomi Indonesia banyak terjadi di Pulau Jawa. Dalam catatan INDEF, 58 persen perekonomian nasional terjadi di Jawa. "Kalimantan 17 persen. Sumatra 23 persen," ucap dia.
BACA JUGA: Jokowi Percaya Diri karena Ada Sinyal dari Parlemen
BACA JUGA: Tidak Tepat Berbicara Pemindahan Ibu Kota Saat Ini, Mengapa?
Namun, aktivitas perekonomian di Jawa itu diberangi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. INDEF mencatat 50,16 persen penduduk miskin Indonesia berada di Jawa.
BACA JUGA: Secara Geopolitik, Memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Berbahaya
Di sisi lain, jumlah penduduk miskin Indonesia yang berada di Kalimantan tergolong kecil dibandingkan Jawa. Angka tersebut hanya sebesar 7,4 persen.
"Jadi, apakah adil kalau memindahkan kemiskinan dari Jawa ke Kalimantan dengan situasi seperti ini," ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, angka pengangguran di Jawa juga tergolong tinggi di tengah tingginya aktivitas ekonomi. Dari catatan INDEF, kaum pengangguran Indonesia yang berada di Jawa menyentuh angka 5,7 persen. Di sisi lain, pengangguran Indonesia di Kalimantan sebesar 4,92 persen. "Artinya kalau mau pemerataan, Kalimantan itu jauh lebih baik dari Pulau Jawa," pungkas dia. (mg10/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Benarkah Warga Jakarta Dirugikan Pemindahan Ibu Kota?
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan