jpnn.com, BATAM - Direktur Indef Enny Sri Hartati, mengatakan, kota Batam merupakan salahs atu daerah yang memiliki perkembangan ekonomi cukup cepat di Indonesia.
Menurut Enny, Batam seharusnya bisa lebih hebat ketimbang daerah lain, karena beberapa kawasan industri saat ini seperti ShenZen (Tiongkok) awalnya belajar dari Batam.
BACA JUGA: Pria Penjual Istri dan Adik Ipar Itu Juga Cabuli Putrinya
"Kami yakin banyak yang menunggu ke Batam. Tetapi memang kepastian yang mereka tunggu," katanya.
Dia berharap kepada semua pihak untuk tidak terlalu mempermasalahkan atau meributkan masalah FTZ atau KEK di Batam. Tetapi sama-sama menciptakan iklim investasi di Batam.
BACA JUGA: Saran Kadin untuk Pemerintah soal Investasi
Menurutnya, untuk masalah investasi di Batam, maka Indonesia harus mengetahui keinginan Investor. Kalau menurut saya, dengan persaingan yang semakin besar, maka FTZ tidak cukup untuk Batam. Kalau perlu adalah daerah otonomi khusus.
"Bukan malah dipisah-pisahkan. Batam ini bisa menjadi basis pertahanan ekonomi dalam negeri kita. Batam ini memang disiapkan untuk daerah otonomi," katanya.
BACA JUGA: Investor Oman Ingin Tanam Modal di Kaltim
Ketua Umum Kadin Kepri Ahmad Makruf Maulana menggatakan, acara tersebut digelar untuk untuk mendukung investasi masuk ke Batam. Di mana era 2015-2017 terjadi titik nadir investasi di Batam.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi hanya sampai 2 persen saat itu akibat kesalahan pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang salah tidak mengerti masalah di Batam.
Tetapi dengan adanya orang-orang baru di BP Batam di bawah kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan Walikota Batam pembangunan terus berlanjut. "Saya mengapreasiasi pak Wali Kota yang sudah sangat bagus dalam pembangunan infrastruktur. Termasuk promosi investasi yang terus dilakukan oleh BP Batam," katanya.
Dengan mulai berkembangnya investasi yang dimaksud, Makruf meminta komitmen pusat terhadap investasi di Batam dengan tidak merubah FTZ ke KEK. Di mana saat ini sekitar 70 persen industri ada di luar kawasan industri. Artinya kalau KEK tetap diberlakukan, maka dipastikan ekonomi dan investasi di Batam akan berdampak.
"Dulu pernah diberlakukan KEK tetapi gagal. Dan kemudian UU FTZ disebutkan bahwa umur FTZ berumur 70 tahun. tetapi hingga saat ini baru belasan tahun kok sudah ada selentingan mau mengganti FTZ dengan KEK," katanya.
Menurutnya, jika KEK tetap diberlakukan maka akan meruntuhkan harga diri Indonesia di mata internasional. Di mana investor asing sangat perduli dengan kepastian hukum yang ada.
"Kami sangat prihatin. Menurut kami kalau ini diberlakukan (KEK) maka akan meruntuhkan harga diri bangsa oleh investor terhadap kepastian hukum. Jangan ini menjadi lonceng kematian untuk investasi di Batam. Kami minta agar pemerintah pusat menghentikan lagi polemik antara KEK dan FTZ," katanya.
Sementara itu Syamsul Bahrum mengatakan bahwa memang KEK itu dari pusat difokuskan di kawasan baru yang belum ramai penduduk. Di mana insentif KEK itu diberikan kepada perusahaan bukan kepada masyarakat.
"Jadi KEK itu bukan di kawasan yang banyak penduduk. Tetapi malah di daerah yang belum ada penduduknya," katanya.
Pengurus Koperasi Kepri, Andi Bola juga meminta kepada menteri agar tetap mempertahankan FTZ di Batam. "Kami minta agar ini disampaikan kepada presiden. Di Kepri ini ada ratusan ribu pelaku UMKM pak yang memang mendukung tetap diberlakukannya FTZ di Batam dengan nama FTZ plus plus.
Sementara itu, Marganas Nainggolan, wakil komisaris utama Batam Pos yang juga sebagai panelis meminta pusat untuk bisa segera menyelesaikan polemik FTZ atau KEK di Batam.
"Dari beberapa tahun lalu, polemik ini sudah ada. Dan tak kunjung diselesaikan. Memang sudah ada keresahan di masyarakat," katanya.(ian)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Jenis Investasi yang Layak untuk Emak-Emak
Redaktur & Reporter : Budi