jpnn.com - JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai asumsi makro yang diusulkan Pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 tidak realistis dan cenderung mengada-ada.
Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan dalam RAPBN 2016, pemerintah masih menetapkan target penerimaan yang tinggi di tengah lesunya ekonomi dan dunia usaha. Target penerimaan pajak dan cukai pun dinaikan, padahal target dalam APBNP 2015 tidak bisa tercapai.
BACA JUGA: KAPOK: Ini Alasan DPR Tunda Ketok RAPBN 2016
“Tidak realistis, tahun ini saja tidak tercapai. Ngawur itu,” kata Enny melalui siaran pers yang diterima , Kamis (22/10).
Menurutnya, target pendapatan pajak dalam negeri tahun 2016 adalah sebesar Rp1.524.012,7 miliar, meningkat sebesar 5,8 persen jika dibandingkan dengan targetnya dalam APBNP tahun 2015. Angka itu naik 14,8 persen dibandingkan dengan perkiraan realisasi tahun 2015.
BACA JUGA: WADUH...! PNS Terancam Tak Gajian
Padahal, pada saat yang sama pemerintah mengobral insentif, segala bentuk kemudahan pajak, hingga tax holiday untuk penanaman modal.
“Pajak dalam negeri itu tidak sinkron dengan industri dalam negeri yang sedang butuh relaksasi. Tapi ini Pemerintah malah naikan pajaknya. Ini kan kontra produktif,” katanya.
BACA JUGA: Sambut MEA, Industri Udang Hadapi 3 Masalah Besar
Dia menilai apa yang diusulkan oleh Pemerintah dalam RAPBN 2016 terbilang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan komprehensif. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena asumsi makro ekonomi itu harusnya sebagai panduan untuk stabilisasi.
“Harus ada pertimbangan yang komprehensif. Nah itu jadi acuan. Jangan asal menetapkan. Target inflasi dan penerimaan pajak saja tidak tercapai tahun ini,” katanya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sore Ini, Rupiah Sedikit Menggembirakan
Redaktur : Tim Redaksi