jpnn.com - JAKARTA - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengkritisi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tetap menerapkan indeks integritas kejujuran sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional (UN). Kebijakan tersebut dinilai merugikan siswa dari sekolah berintegritas rendah lantaran tidak bisa mendaftar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
"Sejak tahun lalu kami sudah menolak kebijakan Kemendikbud menerapkan indeks integritas UN (IIUN). Apa yang kami khawatirkan terbukti kan," ujar Sekjen FSGI Retno Listyarti, Selasa (10/5).
BACA JUGA: Ssstt... Begini Modus Adik-adik SMP Bobol Kunci Unas
Dia menyebutkan, parameter penilaian yang tidak diungkap ke publik akan merugikan siswa. Jika salah ukur, ini hanya akan menakut-nakuti sekolah. Siswa yang nilai rapornya bagus akan dirugikan.
"Kejujuran diukur dengan pilihan ganda dan hanya satu kali dalam tiga tahun. Itu pun hanya beberapa jam dan mata pelajaran sedikit. Secara logis kok sulit diterima akal sehat dan rasa keadilan masyarakat," kata Retno.
BACA JUGA: UN Berbasis Komputer Molor Setengah Jam
Meski UN bukan syarat kelulusan, kecurangan tak hilang karena siswa dan sekolah masih khawatir terhadap nilai untuk pertimbangan seleksi PTN
"Indeks integritas sekolah tak bisa menjadi acuan penilaian siswa dan sekolah untuk pertimbangan seleksi mahasiswa baru. Karena nilai UN dan indeks integritas dijadikan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, maka kecurangan selama UN masih terjadi," ujarnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Corat-coret Siswi Berpose Norak, Wakil Wako Sarankan Ijazah Ditahan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Heboh! Aksi Corat-coret, Siswi Pamer...
Redaktur : Tim Redaksi