jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyeret dua nama pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi soal indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia yang menurun.
Kurnia menyebutkan saat ini tidak ada kesamaan frekuensi antara menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju dalam pemberantasan korupsi.
BACA JUGA: OJK Penyidik Tunggal Pidana Keuangan, ICW Khawatir Timbul Konflik Kepentingan
"Misalnya, Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan, apa dia katakan bulan lalu, OTT itu buat citra Indonesia jelek, KPK baiknya berhenti lakukan itu. Kedua, Tito Karnavian. Dua atau tiga minggu lalu, 'kalau kepala daerah diduga melakukan kejahatan sebaiknya jangan ditindak, tetapi didampingi'," kata Kurnia dalam diskusi yang diadakan Total Politik bertajuk "Persepsi Korupsi Melorot, Kinerja Pemberantasan Korupsi Disorot" di Jakarta Selatan, Minggu (12/2).
Tak hanya itu, dia menyebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini berbeda dengan sebelumnya.
BACA JUGA: ICW Ungkap 3 Modus Korupsi Paling Menonjol pada 2022
Dia menjelaskan masih ada kasus korupsi yang belum tuntas seperti kasus korupsi bantuan sosial oleh Juliari Batubara, kasus Edhie Prabowo, hingga Harun Masiku.
"Itu yang KPK lemah. Berbeda dengan dulu. Kalau kami lihat bukan hanya membongkar, tetapi menuntaskan kasus itu," lanjutnya.
BACA JUGA: ICW Kritisi Jokowi yang Izinkan Menterinya Bekerja Sambil Berkontestasi di Pilpres 2024
Kurnia menyebutkan jika kedua hal itu disusun sebagai puzzle, ini salah satu penyebab indeks pemberantasan korupsi menurun.
Sebelumnya, Transparency International Indonesia (TII) mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 mengalami penurunan skor sebanyak empat poin, dengan berada di skor 34.(mcr8/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KontraS, ICW, dan Perludem Beri 4 Permintaan soal Penjabat Kepala Daerah
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Kenny Kurnia Putra