jpnn.com, NEW DELHI - Sebagai negara berkembang dengan jumlah pemilih terdaftar mencapai 900 juta jiwa, India tentu rentan terhadap berbagai macam taktik politik kotor. Tak heran, mulai dari tudingan kampanye terselubung hingga politik uang bermunculan jelang pencobolosan hari ini, Kamis (11/4).
Tudingan itu muncul dari kubu Partai Kongres Nasional kepada PM Narendra Modi dan partainya, BJP. Mereka masih kukuh bahwa film berjudul PM Narendra Modi melanggar regulasi kampanye.
BACA JUGA: Pemilu Paling Akbar Digelar Besok: 900 Juta Pemilih, Berlangsung 7 Putaran
Menurut partai oposisi itu, karya produser Sandeep Singh tersebut merupakan alat propaganda. Padahal, segala bentuk konten kampanye harus mendapatkan persetujuan Komisi Pemilu.
Mahkamah Agung menolak gugatan kubu Rahul Gandhi itu. Namun, komisi ikut melarang film biografi tersebut. Mereka minta agar film itu diputar setelah 19 Mei.
BACA JUGA: Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Petahana: Bandingkan Jokowi dengan SBY
''Film tersebut berpotensi mengganggu kompetisi adil yang seharusnya ada di pemilu,'' begitu pernyataan resmi dari komisi.
BACA JUGA: Pemilu Paling Akbar Digelar Besok: 900 Juta Pemilih, Berlangsung 7 Putaran
BACA JUGA: Tak Becus Urus Ekonomi, Petahana Masih Unggul Jauh di Survei
Modi, ujar Gandhi, memang sering melakukan kampanye hitam. Misalnya, mengajak pemilih pertama untuk memilihnya demi menghormati tentara korban serangan Pulawama. Menurut Kongres, itu sama saja membuat propaganda.
Belum lagi politik uang. Otoritas India sampai membentuk flying squad yang bertugas memeriksa mobil dan motor di jalanan. Tugas mereka merazia uang atau barang yang digunakan untuk menyogok pemilih.
’’Kami tidak tahu apa yang akan kami temukan. Kami bisa menemukan uang, minuman, atau bahkan alat dapur,’’ ujar Naresh (bukan nama sebenarnya), salah seorang petugas flying squad di Tamil Nadu. (bil/c22/dos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jelang Pemilu 2019, Amplop Laris Manis
Redaktur & Reporter : Adil