jpnn.com, KASHMIR - Setidaknya 4.000 orang telah ditangkap di wilayah Kashmir yang dikelola India sejak status otonomi khusus wilayah itu dicabut. Mereka ditangkap di bawah Undang-Undang Keamanan Publik (PSA), yakni sebuah hukum kontroversial yang memungkinkan pihak berwenang untuk memenjarakan seseorang hingga dua tahun tanpa tuduhan atau persidangan.
"Sebagian besar dari mereka diterbangkan keluar dari Kashmir karena penjara di sini telah kehabisan kapasitas," kata seorang hakim anonim yang dekat dengan informasi tersebut, seperti dimuat AFP.
BACA JUGA: Amerika Pangkas Bantuan untuk Pakistan
Dia menggunakan telepon satelit yang dialokasikan kepadanya untuk mengumpulkan angka-angka dari rekan-rekannya di seluruh wilayah Himalaya tersebut karena pemadaman komunikasi masih terjadi di wilayah tersebut.
BACA JUGA: Tentara India dan Pakistan Baku Tembak di Kashmir, Korban Berjatuhan
BACA JUGA: DK PBB Akhirnya Bahas Konflik Kashmir
Diketahui bahwa pemerintah India mencabut status khusus Kashmir yang dikelola India dalam konstitusinya pada 5 Agustus lalu.
Itu adalah langkah politik yang mengobarkan ketegangan di wilayah yang disengketakan dalam hampir 70 tahun terakhir tersebut.
BACA JUGA: Tentara India dan Pakistan Baku Tembak di Kashmir, Korban Berjatuhan
Keputusan presiden itu mencabut Pasal 370 konstitusi India yang menjamin hak-hak khusus bagi negara mayoritas Muslim tersebut, termasuk hak untuk konstitusi dan otonomi sendiri untuk membuat undang-undang tentang semua hal, kecuali pertahanan, komunikasi dan urusan luar negeri. (rmol/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungi Kashmir, PM Pakistan Sebut India Lakukan Kesalahan Fatal
Redaktur & Reporter : Adil