jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Sukamta heran pemerintah menghapus indikator kematian di dalam penanganan Covid-19 di tanah air.
Sukamta pun ragu ada ahli yang menyarankan pemerintah membuat kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Angka Kematian Pasien Covid-19 Tertinggi Ada di Jateng, Disusul Jatim dan Jakarta
"Apakah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19 juga saran dari para ahli? Saya ragu ini adalah saran ahli," kata anggota Komisi I DPR RI itu melalui layanan pesan, Rabu (11/8).
Sukamta pun menduga penghapusan indikator kematian hanya akal-akalan pemerintah menutupi sengkarut manajemen data Covid-19 dari pusat hingga daerah.
BACA JUGA: Inilah Daftar Daerah dengan Jumlah Kematian Akibat COVID-19 Terbanyak
Di sisi lain, ujar Sukamta,pemerintah sudah tidak sabar menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi.
Beberapa ahli epidemiologi, tutur legislator daerah pemilihan Yogyakarta itu, sudah mengingatkan kecerobohan pemerintah dalam penanganan Covid-19 bisa mengarah kepada situasi pandemi yang tidak berkesudahan.
BACA JUGA: Hujan Kritik Penghapusan Data Kematian Covid-19, Legislator: Jangan Akal-akalan
"Jika ini terjadi, maka tidak hanya berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia, Indonesia juga akan semakin terpuruk ekonominya," ujar Sukamta.
Selain itu, Sukamta menilai dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan pandemi menjadi cerminan ada pejabat pemerintah yang tidak percaya dengan Covid-19.
"Jangan-jangan masih ada pejabat pemerintah yang juga tidak percaya Covid-19, yang punya pikiran seperti ini mestinya jangan masuk dalam Gugus Tugas Covid-19, karena akan merusak kerja penanganan pandemi," kata alumnus Universitas Gadjah Mada itu.
Menurut Sukamta, pemerintah semestinya segera melakukan perbaikan data Covid-19, bukan mengeluarkan satu di antara indikator.
Pasalnya, ujar dia, angka kematian menjadi indikator utama keselamatan.
Banyaknya kematian bisa menunjukkan adanya kelemahan dan masalah di dalam penanggulangan pandemi.
"Belum ada kata terlambat untuk segera melakukan pembenahan data Covid-19," ungkap dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Aristo Setiawan