jpnn.com, JAKARTA - Indonesia membutuhkan perubahan radikal di sektor energi, untuk mencapai target pembangunan rendah karbon.
Menurut Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo, menyebutkan fakta pertama dari hasil penelitian menunjukkan sektor energi, khususnya pembangkit listrik terjebak pada sumber karbon intensitas tinggi, dan di sisi lain energi terbarukan belum berkembang seperti yang diharapkan.
BACA JUGA: Sudah Saatnya Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Hal tersebut mengacu pada Outlook Energi 2019 dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yang mencatat porsi bauran pasokan energi primer Indonesia periode 2008-2018, dengan konsumsi minyak pada 2008 mencapai 48,63 persen dan 2018 turun menjadi 38,81 persen.
Lalu, konsumsi gas juga menurun dalam 10 tahun dari 24,08 persen pada 2008 menjadi 19,67 persen pada 2018.
BACA JUGA: APRIL Dukung Pembangunan Rendah Karbon
Sedangkan porsi energi baru terbarukan (EBT) pada 2018 naik menjadi 8,6 persen dari sebelumnya 4,37 persen pada 2008.
Namun, konsumsi energi dari batubara justru meningkat pesat dalam 10 tahun terakhir, dari 22,92 persen pada 2008 menjadi 32,97 persen pada 2018.
BACA JUGA: Target Penambahan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan 16 Ribu MW
Jika melihat Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang memasang target porsi EBT sebesar 23 persen pada 2025, maka dalam tujuh tahun ke depan artinya harus mampu naik 17 persen, sehingga, menurut Maxensius, perlu langkah radikal untuk mencapai target tersebut.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia dari 2004 ke 2018 terlihat juga ada kenaikan signifikan untuk porsi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batubara menjadi 56,7 persen. Jika pada 2004 kapasitas terpasang PLTU batubara hanya 9.750 MW, maka 2018 sudah mencapai 31.578 MW.
Penggunaan energi fosil lainnya untuk pembangkit listrik pun mengalami peningkatan, seperti dari gas, combine cycle, diesel, dan gas engine yang meningkat di kisaran 1.600 MW hingga 4.300 MW dalam kurun waktu 14 tahun tersebut.
Sementara itu, perkembangan kapasitas terpasang pembangkit EBT memang mengalami peningkatan dan semakin beragam tidak hanya hidro dan panas bumi saja, namun bertambah dengan angin, mikrohidro, minihidro, surya, waste, biogas, dan biomassa.
Tambahan kapasitas EBT terpasang terbesar dalam waktu 14 tahun yakni pembangkit listrik dari air yang pada 2004 mencapai 3.200 MW menjadi 5.370 MW pada 2018.
Pembangkit EBT pendatang baru yang bertambah cukup besar pada 2018 adalah biomassa yang mencapai 1.758 MW.
Namun, meski jumlah bauran EBT semakin naik dan beragam, sumbangannya untuk total penambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia dalam 14 tahun dari 2004 ke 2018 hanya 0,16 persen.
Berdasarkan data Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), harga listrik dari beberapa sumber pembangkit EBT mengalami penurunan sangat signifikan dalam periode delapan tahun, dari 2010 ke 2018.
Listrik dari panel surya (solar photovoltaic) pada 2010 seharga 0,371 dolar AS per kWh maka pada 2018 menjadi 0,085 dolar AS per kWh.
Sedangkan, listrik dari PLTA meski mengalami peningkatan, namun masih menjadi termurah di antara EBT lainnya, seperti panas bumi, bioenergi, dan angin.
Harga listrik dari PLTA mencapai 0,037 dolar AS per kWh pada 2010 menjadi 0,047 dolar AS per kWh pada 2018.
Harga beli EBT oleh PT PLN dibatasi maksimal 85 persen dari biaya pokok produksi (BPP) listrik di setiap wilayah.
Jika harga BPP nasional pada 2018 mencapai Rp1.160,89 per kWh, maka harga pembelian 0,07 dolar AS per kWh (dengan kurs Rp14.181 per dolar AS), sehingga EBT yang mampu bersaing hanya pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), lepas pantai, PLTA, dan bioenergi.
Namun demikian, ia mengatakan satu-satunya yang dapat mengalahkan harga listrik dari PLTU batubara hanya pembangkit yang memiliki harga di bawah 0,05 dolar AS per kWh. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha