jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR M Kurtubi mengatakan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa padamnya listrik selama berjam-jam di sebagian Pulau Jawa dan DKI Jakarta, Minggu (4/8). Pemerintah harus membenahi rencana kelistrikan nasional.
Kurtubi juga mendorong pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Menurut Kurtubi, PLTN merupakan jawaban untuk industrialisasi listrik di Indonesia. Selain mulai membangun PLTN, kata Kurtubi, pada saat yang sama harus diciptakan sistem di PLN yang baik, misalnya ketika terjadi pemadaman ada persediaan pembangkit yang langsun on.
BACA JUGA: Kurtubi: Ini Pelajaran untuk PLN
“PLTN itu listriknya paling bersih, hanya sedikit CO2 dan debunya juga sedikit. Sekarang teknologi sudah sangat aman dan cost-nya bersaing dengan batubara, produksi litriknya dengan teknologi SMR (Small Modular Reactor) itu,” kata Kurtubi dalam sebuah diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/8).
BACA JUGA: Korut Jajal Bom Hidrogen, Ini Kata Ahli Nuklir Tanah Air
BACA JUGA: Lima Kebijakan PLN untuk Mendukung Target Penurunan Emisi
Menurut Kurtubi, Indonesia sudah mengarah pada penggunaan transportasi yang menggunakan listrik seperti MRT, maupun LRT. Bahkan, kata dia, bus-bus umum sebentar lagi sudah menerapkan tenaga listrik sebagai energi, menyusul kendaraan pribadi yang sudah terlebih dahulu menggunakannya.
“Ini arah yang bagus, udara menjadi lebih bersih, anak cucu kita bisa punya harapan hidup lebih panjang dengan menghirup udara yang lebih bersih. Itu tujuan kita,” jelasnya.
BACA JUGA: Berita Terbaru Usaha PLN Selesaikan Proyek Pembangkit Listrik 35 Megawatt
Karena itu, ujar Kurtubi, sudah seharusnya mempersiapkan diri menghadapi perkembangan tersebut. Dia mengatakan, sistem kelistrikan nasional tidak hanya ditujukan untuk memenuhi periode ini, tetapi lebih jauh ke depan untuk menunjang bangsa besar ini menjadi negara industri maju dan penduduknya tambah sehat serta sejahtera.
“Nah, itu harus dengan listrik yang cukup, yang andal, stabil, bersih dan kompetitif,” ujar politikus Partai Nasdem itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dito Ganinduto mengatakan, memang investasi untuk PLTN itu besar, tetapi harga listtik per kwh lebih rendah. Hanya saja, dia menegaskan, persoalan nuklir itu harus lewat keputusan presiden. “Ini penguasa tertinggi yang harus menentukan apakah pakai nuklir atau tidak,” kata Dito dalam diskusi tersebut.
Dia menjelaskan, yang menjadi pertanyaan apakah situasi di negara ini cocok untuk menggunakan nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik. Selain itu, kata dia, belum tentu semua masyarakat di lokasi yang akan dibangunnya PLTU menerima upaya pembangunan tersebut.
“Ada faktor politis juga. Misalnya, nuklir dibangun di satu tempat aman atau tidak, kita tidak tahu, masyarakat menerima atau tidak. Ada faktor politis juga yang harus dicermati. Pemerintah belum mengkaji lebih dalam lagi,” kata politikus Partai Golkar, itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Target Penambahan Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan 16 Ribu MW
Redaktur : Adil
Reporter : Boy