jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sukamta meminta pemerintah Indonesia tidak segan-segan untuk bersikap tegas, apabila krisis politik di Myamnmar mengarah kepada peningkatan tindak kekerasan secara lebih luas.
"Tekanan politik secara proporsional juga perlu dilakukan, meski ada prinsip non interfere dalam komunitas ASEAN, bukan berarti menutup mata jika terjadi pelanggaran HAM terjadi," ungkap Sukamta dalam keterangan resmi kepada JPNN.com, Jumat (12/3).
BACA JUGA: Fadli Zon Mengutuk Rezim Militer Myanmar yang Makin Brutal
Dalam analisis Sukamta, eskalasi konflik di Myanmar bisa lebih tinggi dari hari ini. Sebab, konflik politik di negara seribu pagoda itu dibayangi sentimen etnis yang masih tinggi.
"Sementara itu, di sisi lain ada gap politik antara kelompok anak muda, masyarakat dan elit politik yang berkuasa," ujar politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
BACA JUGA: Militer Myanmar Gunakan Taktik Medan Perang terhadap Rakyat, Pembunuhan di Mana-Mana
Namun, hingga saat ini Sukamta masih mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, untuk menyelesaikan konflik di Myanmar.
Sebab, kata dia, Indonesia sudah berinisiatif melakukan pertemuan antara menlu negara-negara ASEAN.
BACA JUGA: Junta Militer Hapus Kelompok Separatis Terkuat di Myanmar dari Daftar Teroris
"Saya berharap pemerintah bisa lebih proaktif dan terus melakukan upaya hadirkan solusi atas krisis di Myanmar," ujar legislator asal Yogyakarta itu. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan