BACA JUGA: PM Palestina Bubarkan Kabinet
Dalam masalah ini, konflik fisik (bersenjata) sempat muncul, kendati kemudian pihak-pihak terkait berhasil menyepakati gencatan senjata.Terkait dengan itu, mewakili pemerintah RI selaku Ketua ASEAN, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa pun, Senin (14/2) kemarin diundang hadir dalam sidang tertutup Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang khusus digelar untuk membicarakan masalah itu
"Bising peluru dan dentuman artileri harus senyap di kawasan Asia Tenggara," demikian antara lain bagian dari pernyataan yang disampaikan Menlu Marty Natalegawa, dalam sidang tertutup DK PBB tersebut di New York, pagi kemarin (waktu setempat, Red), sebagaimana disampaikan lewat rilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Selasa (15/2).
Disebutkan pula, Menlu RI sendiri sebelumnya telah berkunjung ke Phnom Penh dan Bangkok pada tanggal 7-8 Februari, dalam apa yang disebut dengan shuttle diplomacy, untuk mencegah situasi di perbatasan kedua negara memburuk, sekaligus menciptakan kondisi yang kondusif agar permasalahan ini dapat diselesaikan melalui cara damai
BACA JUGA: Perang Kartel di Mexico Telan 7 Nyawa
"Pendekatan militer bukan merupakan jalan keluar bagi sengketa perbatasan kedua negara," tegas Menlu pula dalam sidang itu.Lebih jauh, di dalam sidang DK PBB tersebut, Indonesia menegaskan bahwa meskipun diakui adanya kompleksitas dalam permasalahan perbatasan yang dihadapi Thailand dan Kamboja, namun Indonesia menggarisbawahi kalau masalah ini harus diselesaikan dengan cara-cara damai, yaitu melalui dialog dan negosiasi
"Pertama, terdapat keinginan dan komitmen kedua pihak untuk dapat menyelesaikan perbedaan dan perselisihan di antara keduanya melalui cara-cara damai..
BACA JUGA: Palestina Janji Gelar Pemilu September
Hal ini selaras dengan prinsip yang tercermin dalam 'Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama', serta Piagam ASEAN," papar Menlu RI."Kedua, kedua pihak mengakui adanya kebutuhan untuk menstabilkan situasi di lapangan (wilayah perbatasan), guna menjamin gencatan senjata dilaksanakanTerdapat kebutuhan untuk membangun sistem komunikasi pada tingkat lokal dan tingkat tinggi di antara kedua pihak yang lebih dapat diandalkan," lanjut Marty pula dalam uraiannya.
"Ketiga, menciptakan kondisi yang kondusif agar proses negosiasi antara kedua pihak dapat berjalan dengan baik, sangat dibutuhkanUpaya bilateral, regional dan global, bukan merupakan pilihan, melainkan kesemuanya itu dapat saling melengkapi dan menguatkan," tambahnya.
Sebagaimana diketahui dan seperti dipaparkan Menlu RI pula dalam kesempatan itu, 10 hari sejak terjadinya insiden perbatasan antara Kamboja dan Thailand, situasi telah relatif dapat distabilkanHal ini oleh komunitas global, atau khususnya para anggota DK PBB sendiri, diapresiasi sebagai salah satu hasil dari peran penting Indonesia sebagai Ketua ASEAN sejauh ini.
"Hal ini tidak lepas dari kecepatan Indonesia dalam segera mengambil inisiatif untuk mengelola permasalahan, sementara terus berkomunikasi dengan DK PBB," ungkap sebagian besar anggota DK PBB dalam pertemuan itu pula.
Sementara itu pula, Indonesia melalui Menlu Marty Natalegawa, di kesempatan sidang itu sekaligus menyampaikan rencana lanjutan dalam upaya penuntasan masalah perbatasan Kamboja-Thailand tersebutDi mana yang terdekat salah satunya adalah rencana pertemuan Menlu Negara ASEAN di Jakarta, pada 22 Februari mendatang, guna membahas dan menindaklanjuti (hasil) sidang DK PBB ini(ito/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iran Serukan Demo Massal
Redaktur : Tim Redaksi