jpnn.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI Marwan Cik Asan menyambut positif strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
Legislator Partai Demokrat itu menilai keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.
BACA JUGA: Beraudiensi dengan Menteri LH, Ketum IKA SKMA Bicara Implementasi Ekonomi Hijau
"Bergabung dengan BRICS ini merupakan langkah strategis Indonesia menatap masa depan," kata Marwan melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).
Dia mengatakan keanggotaan Indonesia di BRICS menunjukkan keberanian dan tekad pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengejawantahkan politik luar negeri bebas aktif.
BACA JUGA: Guru Honorer Ini Lolos PPPK tetapi Dibatalkan Pemda, Oalah
Bergabung dengan BRICS bukan berarti Indonesia merapat ke kubu tertentu, melainkan itu bentuk partisipasi aktif dalam semua forum internasional serta memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Marwan menjelaskan empat alasan dirinya mendukung keanggotaan Indonesia di BRICS. Pertama, organisasi itu memberikan akses ke pasar yang lebih luas dengan total populasi negara anggota sekitar 3,5 miliar orang, atau 42 persen dari populasi dunia.
BACA JUGA: Penggeledahan KPK di Rumah Hasto Pengalihan Isu OCCRP soal Jokowi?
Hal itu menurutnya membuka peluang besar bagi produk dan jasa Indonesia untuk bersaing di pasar internasional yang lebih besar.
Kedua, keanggotaan dalam BRICS memperkuat kerja sama Selatan-Selatan dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi Barat. Dalam konteks global yang semakin multipolar, diversifikasi hubungan ekonomi adalah strategi yang bijaksana.
Alasan ketiga, Indonesia dapat memanfaatkan New Development Bank (NDB), yang dimiliki oleh anggota BRICS, sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek infrastruktur.
Anggota Komisi XI DPR RI itu memandang langkah ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di Indonesia tanpa harus bergantung pada lembaga keuangan Barat.
Keempat, keanggotaan ini memberi Indonesia akses ke teknologi, investasi, dan pasar baru. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan memperkuat fundamental perekonomian nasional.
"Keanggotaan ini juga menghadirkan peluang strategis untuk ikut serta dalam inisiatif dedolarisasi, yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional," tutur Marwan.
Walakin, dia mengingatkan langkah bergabung BRICS juga membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Salah satunya, potensi ketegangan geopolitik, terutama mengingat persaingan antara AS dan China yang semakin intensif, adalah salah satu tantangan yang harus dihadapi.
Kemudian, risiko politik dari negara-negara Barat juga menjadi perhatian penting. "Sebagai anggota BRICS, Indonesia berpotensi menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi dari negara-negara Barat yang mungkin melihat langkah ini sebagai pergeseran geopolitik yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka," ucap Marwan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi tekanan dengan strategi diplomasi yang cermat dan menjaga keseimbangan hubungan dengan semua pihak, serta hati-hati menjaga keseimbangan diplomatik, terutama dalam menghindari tekanan dari negara-negara Barat.
Marwan meminta pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat besar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BRICS benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat," ujar Marwan.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam