jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memperjuangkan kedaulatan digital dalam Digital Economy Working Group (DEWG), Presidensi G20 Indonesia 2022.
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan perjuangan itu reposisi negara terkait dengan arus data lintas batas negara.
BACA JUGA: Wujudkan Kedaulatan Digital Indonesia, Telkom Hadirkan Leap
Sebelumnya, pembahasan mengenai arus data lintas negara dalam Presidensi G20 merupakan upaya Indonesia untuk melanjutkan pembahasan dalam Presidensi G20 sebelumnya.
“Pembahasan arus data lintas negara ini sudah dimulai pembahasan di Presidensi G20 di Jepang yang pertama, lalu yang kedua di Saudi Arabia, dan yang ketiga saat Presidensi G20 di Italia. Saat ini, Presidensi G20 Indonesia adalah pembahasan yang keempat dan kita harus bergerak maju dari tahap yang satu ke tahap yang lain,” tuturnya.
BACA JUGA: Jelang HPN 2022, Bamsoet Dorong Penegakan Kedaulatan Digital di Indonesia
Menurut Johnny ada empat prinsip didorong oleh Indonesia, yakni meliputi keabsahan atau lawfullness, keadilan atau fairness, transparansi atau transparency, dan timbal balik atau reciprocity.
“Isu cross border data flow dan data free flow with trust terjadi dinamika pembahasan yang signifikan," ungkap Johnny dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (23/3).
BACA JUGA: Tegas, Pemerintah Paksa Telegram Hormati Kedaulatan Digital RI
Johnny menyebut isu itu menjadi dinamika lantaran adanya perbedaan pandangan antara kebutuhan tata kelola data antarnegara yang mendorong diskusi tata kelola data secara praktis.
"Beberapa negara itu yang memprioritaskan pembahasan di tataran konseptual dan fundamental,” jelasnya.
Menteri Johnny menyatakan pembahasan kedaulatan digital adalah fase ketiga.
Adapun fase pertama perjuangan Indonesia adalah dekolonialisasi untuk membebaskan bangsa dari koloni dan protektorat Barat.
Kemudian, lanjut Johnny, fase kedua dimulai saat perjuangan Indonesia untuk menjadi negara kepulauan.
“Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian negara kesatuan kita melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada fase ketiga saat ini, Menkominfo menilai Indonesia telah masuk ke dalam perjuangan kedaulatan digital yang sangat penting dan menjadi perhatian bersama.
"Kami perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan, baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, baik di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia,” jelasnya.
Menkominfo menyebut beberapa negara dan lembaga internasional yang mendukung posisi Indonesia.
“Namun, ada juga negara-negara dengan keras, sekali lagi dengan keras menentang prinsip yang diusulkan, terutama terkait reciprocity atau timbal balik,” jelasnya.
Menteri Johnny menjelaskan rangkaian kegiatan DEWG mengenai pembahasan arus data lintas batas negara akan menjadi agenda penting yang bermuara pada Deklarasi Menteri Digital dalam pertemuan pada tanggal 1 s.d 2 September 2022 mendatang.
“Digital Minister Meeting itu (menghasilkan) Dekalarasi para Menteri Digital G20 dan sekaligus kami sebagai masukan berharga untuk Leader Summit atau pertemuan antara pemimpin negara-negara G20 pada November nanti,” tegas Johnny. (mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia